Dashboard UPT Perpustakaan

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Tulisan ini yang disusun antara lain dari catatan panduan kuliah di " Program Pasca Sarjana (Magister Hukum), Penekanan Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Bandung" ini dapat memberi manfaat sesuai harapan diterbitkannya, dan dapat menambah serta dapat melengkapi tulisan-tulisan mengenai Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, yang dewasa ini sedang berada di jajaran depan dalam peningkatan di bidang bisnis dalam kerangka pembangunan nasional Jangka Panjang II (PJP-II), yang di dalam era ini harus mampu berperan dalam AFTA 2002 dan APEC 2002 bagi kemajuan perdagangan internasional, yang berusaha mewujudkan kesejahteraan dunia termasuk Indonesia sebagai masyarakat dunia yang telah termaksud dalam Mukadimah UUD 1945.

Tulisan ini yang disusun antara lain dari catatan panduan kuliah di " Program Pasca Sarjana (Magister Hukum), Penekanan Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Bandung" ini dapat memberi manfaat sesuai harapan diterbitkannya, dan dapat menambah serta dapat melengkapi tulisan-tulisan mengenai Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, yang dewasa ini sedang berada di jajaran depan dalam peningkatan di bidang bisnis dalam kerangka pembangunan nasional Jangka Panjang II (PJP-II), yang di dalam era ini harus mampu berperan dalam AFTA 2002 dan APEC 2002 bagi kemajuan perdagangan internasional, yang berusaha mewujudkan kesejahteraan dunia termasuk Indonesia sebagai masyarakat dunia yang telah termaksud dalam Mukadimah UUD 1945.

Hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pidana (hukuman) bagi pelanggarnya. Hukum ini berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta melakukan pencegahan (preventif) dan perbaikan (represif) terhadap pelaku kejahatan

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.