Dashboard UPT Perpustakaan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dll. Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam pengusahaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerinyah. Namun, tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan timbul berbagai hambatan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, semua pihak mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dll. Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam pengusahaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerinyah. Namun, tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan timbul berbagai hambatan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, semua pihak mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.

Fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan alam secara besar - besaran memiliki dampak besar bukan hanya pada eksistensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal,namun juga nasional bahkan seluruh penghuni bumi.

Fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan alam secara besar - besaran memiliki dampak besar bukan hanya pada eksistensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal,namun juga nasional bahkan seluruh penghuni bumi.

Fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan alam secara besar - besaran memiliki dampak besar bukan hanya pada eksistensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal,namun juga nasional bahkan seluruh penghuni bumi.

Fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan alam secara besar - besaran memiliki dampak besar bukan hanya pada eksistensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal,namun juga nasional bahkan seluruh penghuni bumi.

Fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan alam secara besar - besaran memiliki dampak besar bukan hanya pada eksistensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal,namun juga nasional bahkan seluruh penghuni bumi.

Hukum ini mengatur bentuk-bentuk dan hubungan hukum usaha negara dalam perdagangan dan kesejahteraan rakyat serta sarana-sarana penunjangnya

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Tulisan ini yang disusun antara lain dari catatan panduan kuliah di " Program Pasca Sarjana (Magister Hukum), Penekanan Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Bandung" ini dapat memberi manfaat sesuai harapan diterbitkannya, dan dapat menambah serta dapat melengkapi tulisan-tulisan mengenai Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, yang dewasa ini sedang berada di jajaran depan dalam peningkatan di bidang bisnis dalam kerangka pembangunan nasional Jangka Panjang II (PJP-II), yang di dalam era ini harus mampu berperan dalam AFTA 2002 dan APEC 2002 bagi kemajuan perdagangan internasional, yang berusaha mewujudkan kesejahteraan dunia termasuk Indonesia sebagai masyarakat dunia yang telah termaksud dalam Mukadimah UUD 1945.