Dashboard UPT Perpustakaan

Dalam buku ini, hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan filsafat sains (science philosophical approach), filsafat ilmu hukum (philosophi of law science), filsafat hukum (philosophical of law), dan pendekatan ilmu hukum (scientific legal approach). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global; kedua, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya yang bersifat khusus; ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang akibatnya oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya; keempat,menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (law as a wholeness) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, yaitu dalam perspektifnya sebagai suatu sistem; keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.

Dalam buku ini, hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan filsafat sains (science philosophical approach), filsafat ilmu hukum (philosophi of law science), filsafat hukum (philosophical of law), dan pendekatan ilmu hukum (scientific legal approach). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global; kedua, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya yang bersifat khusus; ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang akibatnya oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya; keempat,menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (law as a wholeness) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, yaitu dalam perspektifnya sebagai suatu sistem; keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.

Dalam buku ini, hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan filsafat sains (science philosophical approach), filsafat ilmu hukum (philosophi of law science), filsafat hukum (philosophical of law), dan pendekatan ilmu hukum (scientific legal approach). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global; kedua, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya yang bersifat khusus; ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang akibatnya oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya; keempat,menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (law as a wholeness) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, yaitu dalam perspektifnya sebagai suatu sistem; keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan