Dashboard UPT Perpustakaan

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah " Hukum Perlindungan Konsumen". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 9 Bab yaitu: (1) Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen; (2) Konsumen dan Pelaku Usaha; (3) Peraturan Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen; (4) Tanggung Gugat Pelaku Usaha; (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (6) Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen; (7) Peran Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen; (8) Perlindungan Konsumen dalam Islam; (9) Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah " Hukum Perlindungan Konsumen". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 9 Bab yaitu: (1) Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen; (2) Konsumen dan Pelaku Usaha; (3) Peraturan Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen; (4) Tanggung Gugat Pelaku Usaha; (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (6) Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen; (7) Peran Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen; (8) Perlindungan Konsumen dalam Islam; (9) Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah " Hukum Perlindungan Konsumen". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 9 Bab yaitu: (1) Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen; (2) Konsumen dan Pelaku Usaha; (3) Peraturan Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen; (4) Tanggung Gugat Pelaku Usaha; (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (6) Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen; (7) Peran Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen; (8) Perlindungan Konsumen dalam Islam; (9) Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Buku hukum perlindungan lingkungan ini difokuskan kepada berbagai implikasi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKH).

Buku hukum perlindungan lingkungan ini difokuskan kepada berbagai implikasi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKH).

Buku hukum perlindungan lingkungan ini difokuskan kepada berbagai implikasi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKH).

Buku hukum perlindungan lingkungan ini difokuskan kepada berbagai implikasi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKH).

Buku hukum perlindungan lingkungan ini difokuskan kepada berbagai implikasi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKH).