Dashboard UPT Perpustakaan

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur hubungan perdata dengan unsur asing (misalnya, pihak berbeda negara, objek di luar negeri), berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku (penunjukan hukum) dan pengadilan mana yang berwenang (yurisdiksi) dalam sengketa seperti pernikahan beda negara, kontrak internasional, atau waris. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum perdata yang diwarisi dari kolonial, saat ini ada desakan untuk meratifikasi atau membuat UU HPI baru agar lebih relevan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang semakin kompleks.

Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur hubungan perdata dengan unsur asing (misalnya, pihak berbeda negara, objek di luar negeri), berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku (penunjukan hukum) dan pengadilan mana yang berwenang (yurisdiksi) dalam sengketa seperti pernikahan beda negara, kontrak internasional, atau waris. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum perdata yang diwarisi dari kolonial, saat ini ada desakan untuk meratifikasi atau membuat UU HPI baru agar lebih relevan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang semakin kompleks.

Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur hubungan perdata dengan unsur asing (misalnya, pihak berbeda negara, objek di luar negeri), berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku (penunjukan hukum) dan pengadilan mana yang berwenang (yurisdiksi) dalam sengketa seperti pernikahan beda negara, kontrak internasional, atau waris. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum perdata yang diwarisi dari kolonial, saat ini ada desakan untuk meratifikasi atau membuat UU HPI baru agar lebih relevan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang semakin kompleks.

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Hukum Perdata Internasional Indonesia - Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 adalah karya penting oleh Sudargo Gautama, diterbitkan tahun 2007 oleh Gema Insani Press, yang membahas Topik Pilihan (Capita Selecta) dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) mencakup Hukum Perjanjian, Perbuatan Melanggar Hukum (Tort), dan Hukum Acara Perdata Internasional (kompetensi hakim, immunitas, eksekusi putusan asing), menjadi buku penutup seri HPI yang menjelaskan aspek khusus HPI di Indonesia.

Hukum Perdata Internasional Indonesia - Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 adalah karya penting oleh Sudargo Gautama, diterbitkan tahun 2007 oleh Gema Insani Press, yang membahas Topik Pilihan (Capita Selecta) dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) mencakup Hukum Perjanjian, Perbuatan Melanggar Hukum (Tort), dan Hukum Acara Perdata Internasional (kompetensi hakim, immunitas, eksekusi putusan asing), menjadi buku penutup seri HPI yang menjelaskan aspek khusus HPI di Indonesia.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan hukum dalam realita kehidupan sehari-hari, maka dalam buku ini dikemukakan contoh-contoh klausula yang biasa muncul dalam praktek perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan pengadilan. Keputusan-keputusan dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berbentuk kalimat-kalimat yang dapat dimengerti oleh para pembaca. Berbagai aspek hukum perikatan yang dibahas mencakup 15 bab, diantaranya: Tempat Hukum Perikatan dalam K.U.H. Perdata, Perumusan Hukum Perikatan, Sistematika K.U.H. Perdata Tentang Perikatan, Pembagian Perikatan, Prestasi dan Wanprestasi, Akibat Wanprestasi, Masalah Bunga sebagai Ganti-Rugi, Masalah Risiko, Masalah Over-macht, Perikatan Bersyarat, Perikatan dengan Ketentuan Waktu, Perikatan alternatif, Perikatan Tanggung-menanggung (Tanggung-renteng), Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi, Perikatan dengan ancaman hukuman. Semoga buku ini dapat diterima dan bermanfaat baik bagi para mahasiswa, dan pemakai jasa hukum pada umumnya

Hukum Perjanjian Internasional adalah cabang hukum yang mengatur perjanjian antara subjek hukum internasional (terutama negara) yang dibuat secara tertulis dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu, diatur oleh hukum internasional. Kerangka hukum utamanya diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 umumnya merujuk pada buku karya I Wayan Parthiana, yang membahas dasar-dasar hukum perjanjian antarnegara, meliputi pengertian, subjek hukum, prosedur pembuatan (negosiasi, adopsi, penandatanganan, ratifikasi), hingga asas kepatuhan dan asas pacta sunt servanda, dengan penekanan pada Konvensi Wina 1969 sebagai landasan tertulis hukum internasional, yang mengatur bagaimana perjanjian dibuat, berlaku, dan berakhir.