Dashboard UPT Perpustakaan

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Hukum Perdata Internasional Indonesia - Jilid III Bagian I" adalah karya monumental dari Prof. Dr. Sudargo Gautama, yang diterbitkan oleh Alumni. Jilid ini merupakan bagian dari seri buku ketujuh yang membahas topik-topik krusial seperti status personal, hukum keluarga (perkawinan, perceraian, adopsi), hukum harta benda perkawinan, badan hukum, hukum warisan, serta perbuatan hukum dan benda tidak bergerak dalam konteks hukum perdata internasional. Buku ini penting sebagai referensi utama dalam memahami bagaimana hukum Indonesia menyelesaikan hubungan privat yang melintasi batas negara.

Hukum Perdata Internasional Indonesia - Jilid III Bagian I" adalah karya monumental dari Prof. Dr. Sudargo Gautama, yang diterbitkan oleh Alumni. Jilid ini merupakan bagian dari seri buku ketujuh yang membahas topik-topik krusial seperti status personal, hukum keluarga (perkawinan, perceraian, adopsi), hukum harta benda perkawinan, badan hukum, hukum warisan, serta perbuatan hukum dan benda tidak bergerak dalam konteks hukum perdata internasional. Buku ini penting sebagai referensi utama dalam memahami bagaimana hukum Indonesia menyelesaikan hubungan privat yang melintasi batas negara.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.