Dashboard UPT Perpustakaan

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme. Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme. Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme. Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme. Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme. Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.

Buku ini menyajikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indonesia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang terkait dengan masalah tanah, masalah kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek, masalah status kepemilikan bangunan dan masalah perizinan. Untuk itu di dalam buku ini dilengkapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Proyek Konstruksi Bangunan, Kontrak kerja Proyek Konstrusksi, Sengketa Perdata dibidang Bangunan, sengketa Administrasi yang terkait dengan bangunan dan ketentuan perundangan, yang patut dicermati bagi seluruh pelaku dan regulator yang terkoneksi dengan Proyek Konstruksi Bangunan.

Buku ini menyajikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indonesia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang terkait dengan masalah tanah, masalah kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek, masalah status kepemilikan bangunan dan masalah perizinan. Untuk itu di dalam buku ini dilengkapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Proyek Konstruksi Bangunan, Kontrak kerja Proyek Konstrusksi, Sengketa Perdata dibidang Bangunan, sengketa Administrasi yang terkait dengan bangunan dan ketentuan perundangan, yang patut dicermati bagi seluruh pelaku dan regulator yang terkoneksi dengan Proyek Konstruksi Bangunan.

Buku ini menyajikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indonesia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang terkait dengan masalah tanah, masalah kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek, masalah status kepemilikan bangunan dan masalah perizinan. Untuk itu di dalam buku ini dilengkapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Proyek Konstruksi Bangunan, Kontrak kerja Proyek Konstrusksi, Sengketa Perdata dibidang Bangunan, sengketa Administrasi yang terkait dengan bangunan dan ketentuan perundangan, yang patut dicermati bagi seluruh pelaku dan regulator yang terkoneksi dengan Proyek Konstruksi Bangunan.

Buku ini menyajikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indonesia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang terkait dengan masalah tanah, masalah kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek, masalah status kepemilikan bangunan dan masalah perizinan. Untuk itu di dalam buku ini dilengkapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Proyek Konstruksi Bangunan, Kontrak kerja Proyek Konstrusksi, Sengketa Perdata dibidang Bangunan, sengketa Administrasi yang terkait dengan bangunan dan ketentuan perundangan, yang patut dicermati bagi seluruh pelaku dan regulator yang terkoneksi dengan Proyek Konstruksi Bangunan.

Buku ini menyajikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indonesia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang terkait dengan masalah tanah, masalah kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek, masalah status kepemilikan bangunan dan masalah perizinan. Untuk itu di dalam buku ini dilengkapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Proyek Konstruksi Bangunan, Kontrak kerja Proyek Konstrusksi, Sengketa Perdata dibidang Bangunan, sengketa Administrasi yang terkait dengan bangunan dan ketentuan perundangan, yang patut dicermati bagi seluruh pelaku dan regulator yang terkoneksi dengan Proyek Konstruksi Bangunan.

Dalam buku ini, hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan filsafat sains (science philosophical approach), filsafat ilmu hukum (philosophi of law science), filsafat hukum (philosophical of law), dan pendekatan ilmu hukum (scientific legal approach). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global; kedua, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya yang bersifat khusus; ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang akibatnya oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya; keempat,menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (law as a wholeness) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, yaitu dalam perspektifnya sebagai suatu sistem; keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.

Dalam buku ini, hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan filsafat sains (science philosophical approach), filsafat ilmu hukum (philosophi of law science), filsafat hukum (philosophical of law), dan pendekatan ilmu hukum (scientific legal approach). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global; kedua, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya yang bersifat khusus; ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang akibatnya oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya; keempat,menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (law as a wholeness) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, yaitu dalam perspektifnya sebagai suatu sistem; keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.