Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Sorotan publik terhadap proses penegakan hukum menjadi keprihatian yang sangat mendalam. Tajamnya sorotan publik terhadapkegagalan proses penegakan hukum dapat dimaklumi, oleh karena memang keberhasilan proses penegakan hukum itulahdipertaruhkan "makna" dari sebuag negara hukum.

Sorotan publik terhadap proses penegakan hukum menjadi keprihatian yang sangat mendalam. Tajamnya sorotan publik terhadapkegagalan proses penegakan hukum dapat dimaklumi, oleh karena memang keberhasilan proses penegakan hukum itulahdipertaruhkan "makna" dari sebuag negara hukum.

Sorotan publik terhadap proses penegakan hukum menjadi keprihatian yang sangat mendalam. Tajamnya sorotan publik terhadapkegagalan proses penegakan hukum dapat dimaklumi, oleh karena memang keberhasilan proses penegakan hukum itulahdipertaruhkan "makna" dari sebuag negara hukum.

Sorotan publik terhadap proses penegakan hukum menjadi keprihatian yang sangat mendalam. Tajamnya sorotan publik terhadapkegagalan proses penegakan hukum dapat dimaklumi, oleh karena memang keberhasilan proses penegakan hukum itulahdipertaruhkan "makna" dari sebuag negara hukum.

Sorotan publik terhadap proses penegakan hukum menjadi keprihatian yang sangat mendalam. Tajamnya sorotan publik terhadapkegagalan proses penegakan hukum dapat dimaklumi, oleh karena memang keberhasilan proses penegakan hukum itulahdipertaruhkan "makna" dari sebuag negara hukum.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.