Dashboard UPT Perpustakaan

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Hukum Perdata Internasional Indonesia - Jilid III Bagian I" adalah karya monumental dari Prof. Dr. Sudargo Gautama, yang diterbitkan oleh Alumni. Jilid ini merupakan bagian dari seri buku ketujuh yang membahas topik-topik krusial seperti status personal, hukum keluarga (perkawinan, perceraian, adopsi), hukum harta benda perkawinan, badan hukum, hukum warisan, serta perbuatan hukum dan benda tidak bergerak dalam konteks hukum perdata internasional. Buku ini penting sebagai referensi utama dalam memahami bagaimana hukum Indonesia menyelesaikan hubungan privat yang melintasi batas negara.

Hukum Perdata Internasional Indonesia - Jilid III Bagian I" adalah karya monumental dari Prof. Dr. Sudargo Gautama, yang diterbitkan oleh Alumni. Jilid ini merupakan bagian dari seri buku ketujuh yang membahas topik-topik krusial seperti status personal, hukum keluarga (perkawinan, perceraian, adopsi), hukum harta benda perkawinan, badan hukum, hukum warisan, serta perbuatan hukum dan benda tidak bergerak dalam konteks hukum perdata internasional. Buku ini penting sebagai referensi utama dalam memahami bagaimana hukum Indonesia menyelesaikan hubungan privat yang melintasi batas negara.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur hubungan perdata dengan unsur asing (misalnya, pihak berbeda negara, objek di luar negeri), berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku (penunjukan hukum) dan pengadilan mana yang berwenang (yurisdiksi) dalam sengketa seperti pernikahan beda negara, kontrak internasional, atau waris. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum perdata yang diwarisi dari kolonial, saat ini ada desakan untuk meratifikasi atau membuat UU HPI baru agar lebih relevan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang semakin kompleks.

Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur hubungan perdata dengan unsur asing (misalnya, pihak berbeda negara, objek di luar negeri), berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku (penunjukan hukum) dan pengadilan mana yang berwenang (yurisdiksi) dalam sengketa seperti pernikahan beda negara, kontrak internasional, atau waris. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum perdata yang diwarisi dari kolonial, saat ini ada desakan untuk meratifikasi atau membuat UU HPI baru agar lebih relevan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang semakin kompleks.

Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia adalah seperangkat kaidah hukum nasional yang mengatur hubungan perdata dengan unsur asing (misalnya, pihak berbeda negara, objek di luar negeri), berfungsi sebagai "jembatan" hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku (penunjukan hukum) dan pengadilan mana yang berwenang (yurisdiksi) dalam sengketa seperti pernikahan beda negara, kontrak internasional, atau waris. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum perdata yang diwarisi dari kolonial, saat ini ada desakan untuk meratifikasi atau membuat UU HPI baru agar lebih relevan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang semakin kompleks.

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara

Buku "Hukum Perdata Internasional Indonesia" karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama menjelaskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi hubungan hukum atau peristiwa yang melibatkan warga negara dari dua atau lebih negara berbeda, dengan unsur asing yang memengaruhi aspek tempat, pribadi, dan materi perkara