Dashboard UPT Perpustakaan

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBN. Ciri-ciri tersebut, yaitu free right liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain; statisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta; pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud.

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBN. Ciri-ciri tersebut, yaitu free right liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain; statisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta; pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur segala aspek perbankan, termasuk pembentukan bank, kegiatan usaha, hubungan dengan nasabah, dan pengawasan oleh pemerintah. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lebih detail mengatur kegiatan perbankan.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur segala aspek perbankan, termasuk pembentukan bank, kegiatan usaha, hubungan dengan nasabah, dan pengawasan oleh pemerintah. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lebih detail mengatur kegiatan perbankan.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur segala aspek perbankan, termasuk pembentukan bank, kegiatan usaha, hubungan dengan nasabah, dan pengawasan oleh pemerintah. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lebih detail mengatur kegiatan perbankan.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur segala aspek perbankan, termasuk pembentukan bank, kegiatan usaha, hubungan dengan nasabah, dan pengawasan oleh pemerintah. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lebih detail mengatur kegiatan perbankan.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur segala aspek perbankan, termasuk pembentukan bank, kegiatan usaha, hubungan dengan nasabah, dan pengawasan oleh pemerintah. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lebih detail mengatur kegiatan perbankan.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Hukum Perburuhan terkait Perjanjian Kerja (PK) mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang intinya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak, dengan dasar hukum utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) dan mengatur dua jenis PK utama: PKWT (Waktu Tertentu) dan PKWTT (Waktu Tidak Tertentu), yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab halal, serta mencakup hak-hak seperti upah, waktu kerja, dan istirahat.

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar