Dashboard UPT Perpustakaan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.

Ajaran hukum moral Immanuel Kant didasarkan pada etika deontologi, yang menekankan kewajiban dan tugas moral sebagai dasar tindakan, bukan pada konsekuensi atau tujuan yang diinginkan. Konsep utamanya adalah Imperatif Kategoris, sebuah perintah absolut dan tanpa syarat yang berlaku untuk semua makhluk rasional.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Mengatur subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban). Subjek Hukum: Terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Kecakapan Hukum: Seseorang dianggap cakap hukum jika sudah dewasa (umumnya 21 tahun menurut KUHPerdata atau 19 tahun menurut UU Perkawinan) dan tidak di bawah pengampuan (gangguan jiwa, boros, dsb). Domisili: Alamat hukum seseorang yang menentukan di mana ia harus melakukan kewajiban hukum.

Mengatur subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban). Subjek Hukum: Terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Kecakapan Hukum: Seseorang dianggap cakap hukum jika sudah dewasa (umumnya 21 tahun menurut KUHPerdata atau 19 tahun menurut UU Perkawinan) dan tidak di bawah pengampuan (gangguan jiwa, boros, dsb). Domisili: Alamat hukum seseorang yang menentukan di mana ia harus melakukan kewajiban hukum.

Hukum Organisasi Internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur aspek hukum dari entitas yang didirikan oleh subjek hukum internasional (biasanya negara) melalui perjanjian internasional

Manusia sebagai individu yang berkehendak selalu berorentasi pada kepentingan dan tujuannya. Sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mengakomodir berbagai kepentingan tersebut, termasuk kearah kepentingan ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian organisasi tersebut dalam dunia bisnis dikenal dengan perusahaan. Agar semua tujuan dan kepentingan yang diakomodasikan dapat dicapai dengan baik, maka suatu orgsnisasi perusahaan perlu suatu pengelolaan sedemikian rupa. Bahkan lebih jauh hukum pun mengatur keberadaannya sebagai badan hukum.

Manusia sebagai individu yang berkehendak selalu berorentasi pada kepentingan dan tujuannya. Sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mengakomodir berbagai kepentingan tersebut, termasuk kearah kepentingan ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian organisasi tersebut dalam dunia bisnis dikenal dengan perusahaan. Agar semua tujuan dan kepentingan yang diakomodasikan dapat dicapai dengan baik, maka suatu orgsnisasi perusahaan perlu suatu pengelolaan sedemikian rupa. Bahkan lebih jauh hukum pun mengatur keberadaannya sebagai badan hukum.

Manusia sebagai individu yang berkehendak selalu berorentasi pada kepentingan dan tujuannya. Sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mengakomodir berbagai kepentingan tersebut, termasuk kearah kepentingan ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian organisasi tersebut dalam dunia bisnis dikenal dengan perusahaan. Agar semua tujuan dan kepentingan yang diakomodasikan dapat dicapai dengan baik, maka suatu orgsnisasi perusahaan perlu suatu pengelolaan sedemikian rupa. Bahkan lebih jauh hukum pun mengatur keberadaannya sebagai badan hukum.