Dashboard UPT Perpustakaan

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.

Ajaran hukum moral Immanuel Kant didasarkan pada etika deontologi, yang menekankan kewajiban dan tugas moral sebagai dasar tindakan, bukan pada konsekuensi atau tujuan yang diinginkan. Konsep utamanya adalah Imperatif Kategoris, sebuah perintah absolut dan tanpa syarat yang berlaku untuk semua makhluk rasional.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.