Dashboard UPT Perpustakaan

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi) merujuk pada buku teks yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., membahas secara komprehensif aspek hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi konsep, teori, landasan hukum (UU No. 17/2003, dll.), pengelolaan, pengawasan, kerugian negara, hingga delik keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan literatur mahasiswa dan praktisi di bidang keuangan negara. Buku ini membedakan antara Hukum Keuangan Negara (aspek hukum) dan Keuangan Negara (aspek teknis pengelolaan) dan sering kali menjadi rujukan penting di kalangan akademisi dan pejabat pemerintahan, seperti yang disebutkan dalam info buku BPK RI.

Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi) merujuk pada buku teks yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., membahas secara komprehensif aspek hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi konsep, teori, landasan hukum (UU No. 17/2003, dll.), pengelolaan, pengawasan, kerugian negara, hingga delik keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan literatur mahasiswa dan praktisi di bidang keuangan negara. Buku ini membedakan antara Hukum Keuangan Negara (aspek hukum) dan Keuangan Negara (aspek teknis pengelolaan) dan sering kali menjadi rujukan penting di kalangan akademisi dan pejabat pemerintahan, seperti yang disebutkan dalam info buku BPK RI.

Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi) merujuk pada buku teks yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., membahas secara komprehensif aspek hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi konsep, teori, landasan hukum (UU No. 17/2003, dll.), pengelolaan, pengawasan, kerugian negara, hingga delik keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan literatur mahasiswa dan praktisi di bidang keuangan negara. Buku ini membedakan antara Hukum Keuangan Negara (aspek hukum) dan Keuangan Negara (aspek teknis pengelolaan) dan sering kali menjadi rujukan penting di kalangan akademisi dan pejabat pemerintahan, seperti yang disebutkan dalam info buku BPK RI.

Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi) merujuk pada buku teks yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., membahas secara komprehensif aspek hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi konsep, teori, landasan hukum (UU No. 17/2003, dll.), pengelolaan, pengawasan, kerugian negara, hingga delik keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan literatur mahasiswa dan praktisi di bidang keuangan negara. Buku ini membedakan antara Hukum Keuangan Negara (aspek hukum) dan Keuangan Negara (aspek teknis pengelolaan) dan sering kali menjadi rujukan penting di kalangan akademisi dan pejabat pemerintahan, seperti yang disebutkan dalam info buku BPK RI.

Hukum Keuangan Negara (Edisi Revisi) merujuk pada buku teks yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., membahas secara komprehensif aspek hukum pengelolaan keuangan negara, meliputi konsep, teori, landasan hukum (UU No. 17/2003, dll.), pengelolaan, pengawasan, kerugian negara, hingga delik keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan literatur mahasiswa dan praktisi di bidang keuangan negara. Buku ini membedakan antara Hukum Keuangan Negara (aspek hukum) dan Keuangan Negara (aspek teknis pengelolaan) dan sering kali menjadi rujukan penting di kalangan akademisi dan pejabat pemerintahan, seperti yang disebutkan dalam info buku BPK RI.

Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia adalah dua cabang hukum yang saling terkait namun memiliki fokus yang berbeda, diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Eksistensi dan adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam tidak dapat dielakkan dari pengaruh perubahan sosial yang kian cepat dan terus menuntut pemikiran kreatif dari praktisi.

Eksistensi dan adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam tidak dapat dielakkan dari pengaruh perubahan sosial yang kian cepat dan terus menuntut pemikiran kreatif dari praktisi.