Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.