Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.