Dashboard UPT Perpustakaan

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.