Dashboard UPT Perpustakaan

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan perubahan UUD lainnya yang telah terlebih dulu diterbitkan. Dalam penyusunan tulisan yang tidak terlalu panjang ini penulis mempertimbangkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. Penyajian materi berdasarkan topik kelembagaan negara dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami UUD pasca perubahan, dan cara demikian tersebut memang akan menimbulkan resiko yaitu perlunya pengulangan dengan maksud agar substansi dapat dipahami secara komprehensif.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan perubahan UUD lainnya yang telah terlebih dulu diterbitkan. Dalam penyusunan tulisan yang tidak terlalu panjang ini penulis mempertimbangkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. Penyajian materi berdasarkan topik kelembagaan negara dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami UUD pasca perubahan, dan cara demikian tersebut memang akan menimbulkan resiko yaitu perlunya pengulangan dengan maksud agar substansi dapat dipahami secara komprehensif.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan perubahan UUD lainnya yang telah terlebih dulu diterbitkan. Dalam penyusunan tulisan yang tidak terlalu panjang ini penulis mempertimbangkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. Penyajian materi berdasarkan topik kelembagaan negara dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami UUD pasca perubahan, dan cara demikian tersebut memang akan menimbulkan resiko yaitu perlunya pengulangan dengan maksud agar substansi dapat dipahami secara komprehensif.

Hukum Tata Negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.

Hukum Tata Negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.

Hukum Tata Negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.

Hukum Tata Negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.