Dashboard UPT Perpustakaan

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup di Indonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan.

Hukum Tata Lingkungan (Edisi Kedelapan)" adalah buku karya Koesnadi Hardjasoemantri yang membahas perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Edisi ini adalah revisi dari edisi sebelumnya untuk memasukkan perubahan terbaru, termasuk dampak dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.