Dashboard UPT Perpustakaan
| NO | SAMPUL BUKU | JUDUL BUKU | STATUS |
|---|---|---|---|
| 8701 |
NOMOR PANGGIL: IS-4604 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-4604 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8702 |
NOMOR PANGGIL: IS-4605 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-4605 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8703 |
NOMOR PANGGIL: IS-4606 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-4606 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8704 |
NOMOR PANGGIL: IS-4607 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-4607 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8705 |
NOMOR PANGGIL: IS-4608 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-4608 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8706 |
NOMOR PANGGIL: IS-4609 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-4609 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8707 |
NOMOR PANGGIL: IS-12519 |
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Edisi Revisi)Pengarang: RADJAB DASRI,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-552-7 Nomor Panggil: IS-12519 Kode Klasifikasi: 342. 598 RAD H Format: IX + 217 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 5 Ringkasan Buku : Dalam buku ini diuraikan definisi hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara lainnya, kemudian dibahas sumber hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. |
KHUSUS DIBACA |
| 8708 |
NOMOR PANGGIL: IS - 4432 |
HUKUM TATA USAHA DAN BIRIKRASI NEGARAPengarang: SOEGIJATNO TJAKRANEGARA,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-332-X Nomor Panggil: IS - 4432 Kode Klasifikasi: 342. 06 TJA H Format: X + 247 Hal ; 21 Cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 3 Ringkasan Buku : Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum tata usaha negara dan birokrasi di Indonesia. Topik yang diulas meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, struktur dan fungsi birokrasi, serta hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga mengkaji peran birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam reformasi administrasi negara. |
TERSEDIA |
| 8709 |
NOMOR PANGGIL: IS - 4433 |
HUKUM TATA USAHA DAN BIRIKRASI NEGARAPengarang: SOEGIJATNO TJAKRANEGARA,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-332-X Nomor Panggil: IS - 4433 Kode Klasifikasi: 342. 06 TJA H Format: X + 247 Hal ; 21 Cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 3 Ringkasan Buku : Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum tata usaha negara dan birokrasi di Indonesia. Topik yang diulas meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, struktur dan fungsi birokrasi, serta hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga mengkaji peran birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam reformasi administrasi negara. |
KHUSUS DIBACA |
| 8710 |
NOMOR PANGGIL: IS - 4434 |
HUKUM TATA USAHA DAN BIRIKRASI NEGARAPengarang: SOEGIJATNO TJAKRANEGARA,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-332-X Nomor Panggil: IS - 4434 Kode Klasifikasi: 342. 06 TJA H Format: X + 247 Hal ; 21 Cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 3 Ringkasan Buku : Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum tata usaha negara dan birokrasi di Indonesia. Topik yang diulas meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, struktur dan fungsi birokrasi, serta hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga mengkaji peran birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam reformasi administrasi negara. |
KHUSUS DIBACA |
| 8711 |
NOMOR PANGGIL: IS - 4435 |
HUKUM TATA USAHA DAN BIRIKRASI NEGARAPengarang: SOEGIJATNO TJAKRANEGARA,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-332-X Nomor Panggil: IS - 4435 Kode Klasifikasi: 342. 06 TJA H Format: X + 247 Hal ; 21 Cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 3 Ringkasan Buku : Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum tata usaha negara dan birokrasi di Indonesia. Topik yang diulas meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, struktur dan fungsi birokrasi, serta hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga mengkaji peran birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam reformasi administrasi negara. |
KHUSUS DIBACA |
| 8712 |
NOMOR PANGGIL: IS - 4436 |
HUKUM TATA USAHA DAN BIRIKRASI NEGARAPengarang: SOEGIJATNO TJAKRANEGARA,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-332-X Nomor Panggil: IS - 4436 Kode Klasifikasi: 342. 06 TJA H Format: X + 247 Hal ; 21 Cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 3 Ringkasan Buku : Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum tata usaha negara dan birokrasi di Indonesia. Topik yang diulas meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, struktur dan fungsi birokrasi, serta hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga mengkaji peran birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam reformasi administrasi negara. |
KHUSUS DIBACA |
| 8713 |
NOMOR PANGGIL: IS - 4437 |
HUKUM TATA USAHA DAN BIRIKRASI NEGARAPengarang: SOEGIJATNO TJAKRANEGARA,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-518-332-X Nomor Panggil: IS - 4437 Kode Klasifikasi: 342. 06 TJA H Format: X + 247 Hal ; 21 Cm Lokasi Rak Buku: RAK 15 300 LB 3 Ringkasan Buku : Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hukum tata usaha negara dan birokrasi di Indonesia. Topik yang diulas meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, struktur dan fungsi birokrasi, serta hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga mengkaji peran birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam reformasi administrasi negara. |
KHUSUS DIBACA |
| 8714 |
NOMOR PANGGIL: IS-4444 |
HUKUM TATANEGARA SIFAT SERTA TATA CARA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Edisi Ketiga)Pengarang: SOEHINO,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-499-169-4 Nomor Panggil: IS-4444 Kode Klasifikasi: 342. 02 SOE H Format: X + 153 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 16 300 LB 3 Ringkasan Buku : Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan perubahan UUD lainnya yang telah terlebih dulu diterbitkan. Dalam penyusunan tulisan yang tidak terlalu panjang ini penulis mempertimbangkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. Penyajian materi berdasarkan topik kelembagaan negara dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami UUD pasca perubahan, dan cara demikian tersebut memang akan menimbulkan resiko yaitu perlunya pengulangan dengan maksud agar substansi dapat dipahami secara komprehensif.
|
TERSEDIA |
| 8715 |
NOMOR PANGGIL: IS-4445 |
HUKUM TATANEGARA SIFAT SERTA TATA CARA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Edisi Ketiga)Pengarang: SOEHINO,Kategori: Buku Teks ISBN: 979-499-169-4 Nomor Panggil: IS-4445 Kode Klasifikasi: 342. 02 SOE H Format: X + 153 hal; 21 cm Lokasi Rak Buku: RAK 16 300 LB 3 Ringkasan Buku : Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan perubahan UUD lainnya yang telah terlebih dulu diterbitkan. Dalam penyusunan tulisan yang tidak terlalu panjang ini penulis mempertimbangkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. Penyajian materi berdasarkan topik kelembagaan negara dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami UUD pasca perubahan, dan cara demikian tersebut memang akan menimbulkan resiko yaitu perlunya pengulangan dengan maksud agar substansi dapat dipahami secara komprehensif.
|
KHUSUS DIBACA |
-
Jumlah Record: 24392