Dashboard UPT Perpustakaan

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Buku ini merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat yang memuat cara mengatur pembayaran perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah

Buku ini disusun berdasrkan pendekatan historis, yaitu diawali dari Hukum Agraria yang berlakupada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-p0k0k Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.

Topik yang dibahas dalam buku ini mencakup seputar Hukum Tanah sebagai bidang utama dari kelompok Hukum Agraria dalam arti luas. Buku ini pokok bahasannya memuat hal-hal pokok yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai konsep teoritik penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Buku ini terdir dari 9 Bab, yang masing-masing bab memuat permasalahan yang berbeda. Bab I Pendahuluan, yang berisikan pengertian hukum, fungsi hukum, pengertian hukum agraria dan hukum tanah, Bab II Hukum Agraria Kolonial, Bab III Hukum Agraria Nasional, Bab IV Ketentuan-ketentuan Pokok dalam Undanhg-Undang Pokok Agraria, Bab V Konsep Teoritik Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah, Bab VI Macam-macam Hak Atas Tanah, Bab VII Pendaftaran Tanah, Bab VIII Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan HAk Atas Tanah, Bab IX Land Reform. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi semua pihak yang ingin memahami dan mengkaji lebih mendalam mengenai Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, lebih khususnya para mahasiswa S2 dan S2, dan para praktisi hukum yang banyak terlibat di bidang keagrariaan.

Persoalan agraria di Indonesia sejak jaman kolonial hingga era milenium ini tak pemah kunjung selesai, bahkan berkecenderungan meningkat. Banyak kajian ilmiah yang juga akan dijabarkan dalam buku ini disebabkan oleh faktor kekeliruan kebijakan (policy) oleh negara yang mempersepsi tanah sebagai komoditi bukan sebagai aset. Demikian pula pemerintah mempersepsikan diri sebagai pemilik atas sumber daya tanah yang dituangkan dalam produk-produk hukumnya. Kesesatan cara pandang ini menyulut dan membesarkan konflik atas sumber daya tanah, baik secara vertikal maupun horisontal sekitar angka 2800 jumlahnya menurut BPN. Buku ini mencoba melakukan telaah ulang dengan mengklasifikasi dan, mensistematisasi kajian-kajian politik hukum dan hukum mengenai sumber daya tanah dengan memberikan tekanan tentang kuatnya variabel politik, sosial, dan budaya terhadap warna regulasi sumber daya tanah. Ini menyiratkan pentingnya pemahaman variabel-variabel tersebut tidak saja bagi lembaga yang mengawaki pengelolaan sumber daya tanah, namun juga para hakim, pengacara, jaksa serta mahasiswa peminat hukum agraria. Membaca isi buku ini akan mengajak pembaca untuk menelusur kembali kebijakan dan pengaturan masalah sumber daya tanah sembari menatap bagaimana kebijakan negara (pemerintah) era transisi ini menyongsong diputuskannya tetap memakai UUPA sebagai dasar kebijakan dan pengaturan tanah di persada pertiwi. secara komprehensif atas

Sejarah dunia mencatat betapa banyaknya usaha yang telah dilakukan manusia dalam memenuhi hasratnya untuk melakukan penerbangan.Mulai dari Leonardo da Vinci yang pertama kali mempersoalkan kemampuan terbang secara ilmiah, Pilatre de Rozier Marquis D'arlandes yang berhasil terbang dengan menggunakan hasil penemuan Montgolfier bersaudara, Blanchard dan Jeffries yang berhasil terbang menyebrangi selat Dover, Wibur dan Orville Wright yang berhasil melakukabn penerbangan terkenal selama 59 detik di Kitty Hawak, North Carolina AS, Henri Farman yang berhasil terbang dengan menggunakan semacam pesawat udara tipe peawat terbang, Charles A. Usaha manusia tersebut semulanya hanya dianggap hal yang spekulatif belaka. belum ada kesadaran maupun perhitungan akan arti kegiatan tersebut bagi umat manusia di muka bumi ini.

Hukum antidumping sebagai perangkat untuk meng-counter praktik dumping hendaknya melindungi kepentingan pengusaha nasional selaku produsen dan juga masyarakat selaku konsumen. Dalam buku ini penulis mengupas hukum antidumping di Indonesia sebagai panduan praktis, yang dilanjutkan dengan suatu analisis sehingga dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis dalam perdagangan internasional.

Buku ini menjelaskan tentang hukum bisnis, persaingan usaha, perbandingan antara di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Eropa yang juga diikuti dengan kajian-kajian mendalam dan kasus-kasus yang terjadi dalam persaingan usaha yang keluar dari kerangka hukum bisnis yang normal.

Buku ini mencoba menelusuri persoalan-persoalan dalam dimensi manusia. khususnya pelaku-pelaku bisnis moderen harus melakukan kontrak-kontrak baik yang bersekala nasional maupun internasional. Persoalan pertama merupakan penelusuran dalam diri manussia dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu dalam berbagai lingkaran kepentingan, salah satunya di bidang bisnis. Selanjutnya dalam berbisnis diperlukan berbagai acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku dan berinteraksi dengan sesama mitra bisnis.

Kepariwisataan adalah sebuah bidang yang sudah lama populer di negeri kita, Indonesia. Bidang ini memang sudah dicanangkan sejak lama oleh pemerintah dan diandalkan potensinya sebagai sebuah industri yang akan memberi kontribusi besar kedalam pendapatan negara. Akan tetapi aspek regulasinya tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh dan komprehensif. Padahal dalam bisnis ini banyak sekali bersinggungan dengan bidang yang lain, seperti aspek Lingkungan Hidup, Pertanahan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Ekonomi, Sosial budaya, serta aspek-aspek lain yang pada akhirnya membuat suatu sistem sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Buku ini mengupas hal-hal tersebut diatas yang disajikan demikian menarik, menampilkan sebuah fakta keterkaitan dengan bidang lain serta aspek regulasi pemerintah dalam bisnis pariwisata. Beberapa analisa diangkat didalamnya dengan harapan regulasi Bisnis Pariwisata dapat dibenahi menjadi sebuah perangkat hukum yang menjamin bisnis ini berjalan tanpa memberi imbas negatif terhadap aspek lainnya.

Buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan ini tak lain tak bukan adalah edisi kedua dari buku Esensi HukumBisnis yang ditulis oleh penulis yang sama.

MInyak dan gas bumi pada umumnya di temukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis s=disebut jebakan-jebakan struktural dan stratigrafic.

Materi yang dibahas dalam buku ini : Bab 1 Hukum ekonomi Bab 2 Subjek dan objek hukum Bab 3 Hukum perikatan Bab 4 Hukum dagang Bab 5 Surat-surat berharga Bab 6 Hukum asuransi Bab 7 Hak kekayaan intelektual Bab 8 Pasar modal Bab 9 Perlindungan konsumen Bab 10 Anti monopoli dan persaingan tidak sehat Bab 11 Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Bab 12 Penyelesaian sengketa

Tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, melindungi hak asasi manusia, dan mengawasi kekuasaan legislatif serta eksekutif melalui kontrol yudikatif. Hal ini sejalan dengan upaya pembatasan kekuasaan dan penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang diakui dalam konstitusi.