Dashboard UPT Perpustakaan

Kekerasan selalu ada bersama kita Kekerasan selalu menjadi topik kehidupan Kekerasan selalu ada dalam struktur masyarakat dan selalu menjadi kejadian yang berulang ulang Kekerasan juga memiliki banyak bentuk fisik seksual emosional verbal representasional dan kognitif Dari semua tema pokok buku ini adalah pengujian kekerasan melalui sebuah fokus pada hubungan gender Semua unit tersebut mempertimbangkan sekalipun dengan cara yang berbeda kekerasan melalui sudut pandang gender Ini berarti bahwa dalam praktek perhatian utama pada kekerasan yang dilakukan laki laki terhadap perempuan dan anak anak Namun pendekatan kekerasan yang berdasarkan gender tidak berarti mengabaikan kekerasan terhadap perempuan Pendekatan berdasarkan gender dan tingkatan sosial yang lain dibahas dalam buku ini Kekerasan selalu ada bersama kita Kekerasan selalu menjadi topik kehidupan Kekerasan selalu ada dalam struktur masyarakat dan selalu menjadi kejadian yang berulang ulang Kekerasan juga memiliki banyak bentuk fisik seksual emosional verbal representasional dan kognitif Dari semua tema pokok buku ini adalah pengujian kekerasan melalui sebuah fokus pada hubungan gender Semua unit tersebut mempertimbangkan sekalipun dengan cara yang berbeda kekerasan melalui sudut pandang gender Ini berarti bahwa dalam praktek perhatian utama pada kekerasan yang dilakukan laki laki terhadap perempuan dan anak anak Namun pendekatan kekerasan yang berdasarkan gender tidak berarti mengabaikan kekerasan terhadap perempuan Pendekatan berdasarkan gender dan tingkatan sosial yang lain dibahas dalam buku ini.

Buku ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan politik luar negeri, termasuk kepentingan nasional, kekuatan ekonomi, dan budaya. Selain itu, penulis membahas isu-isu kontemporer seperti globalisasi, keamanan, dan diplomasi multilateral. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana negara beroperasi di arena internasional dan tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Proses pembelajaran ilmu hubungan internasional perlu secara komprehensip serta berkesinambunghan menyesuaikan ruanglingkup kajian ilmu ini

Buku Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia mengkaji dinamika serta kerangka kerja keuangan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Buku ini mengeksplorasi bagaimana alokasi sumber daya keuangan dilakukan dan bagaimana kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Buku ini memuat tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, Tujuan Negara Menguasai Tanah, Pengadaan Hak Atas Tanah, Konsep Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum, Pengertian Pengadaan Hak Atas Tanah, Dasar Hukum Pengadaan Hak Atas Tanah, Prinsip Untuk Kepentingan Umum, Bentuk Pengadaan Hak Atas Tanah, Tata Cara Pengadaan Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan, tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal. Tidak ada nilai hukum ideal yang akan muncul jika tidak ada aktifitas mencari dan menggali demi suatu hakikat yang sebenarnya. buku ini kiranya dapat dijadikan pijakan awal dalam memulai wacana dalam proses pencarian.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Ugasi mengadakan suotu PERATUN khanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan ass asas yang berlaku bagi (dan harus dipegang teguh oleh) suatu negara hukum Akan tetapi yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan obyektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan oleh pejabat eksekutif kita. (Sunaryati Hartono, 1976: 18-19)

Materi-materi yang berkenaan dengan hukum formal peradilan tata usaha negara dibahas dalam buku ini yang memang sudah sejak lama dipakai sebagai buku teks pada fakultas hukum dalam kajian yang relevan. Namun dalam edisi kali ini mengalami revisi dan up date agar sesuai dengan beberapa amandemen terhadap undang-undang yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara.

Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" membahas secara komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum acara ini mengatur tata cara bagi pencari keadilan dalam bertindak di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Secara terminologis, hukum acara pidana dapat dilihat dengan tiga tingkatan. Pertama sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntunan, pemeriksaan sidang sampai dengan keputusan pengadilan.

dikatakan dalam teori dan praktek, dengan pengertian bahwa disamping mengemukakan teori-teor hukum yang penulis ketahui, juga megemukakan pengalaman praktek hukum ketika penulis menjabat panitera mahkamah militer, mahkamah militer tinggi kemudian terakhir sebagai Oditur Militer (Jaksa Militer). Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktek itulah mendorong penulis untuk menyusun buku ini. Oleh karena itu buku ini dapat digunakan baik penegak hukum dalam praktek, maupun para mahasiswa yang sedang belajar hukum.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.