Dashboard UPT Perpustakaan

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Hukum pidana bukan sekedar merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, tetapi ia juga adalah cabang dari ilmu hukum.nkarennya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana juga merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan sanksi (pidana) apa yang dapat dijatuhkan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini, pada Bab I membahas pendahuluan yang mengetengahkan tentang isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan dan hasil KTT Unced serta Protokol Tokyo. Pada Bab II membahas tentang kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, antara lain mengenai asas, wewenang, hak dan kewajiban. Pada Bab III, membahas tentang masalah kebijakan penaatan lingkungan. Pada Bab IV, membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik diluar pengadilan maupun menggunakan instrumen pidana lingkungan. Pada Bab V, membahas tentang strategi penegakan hukum lingkungan.

Sorotan publik terhadap proses penegakan hukum menjadi keprihatian yang sangat mendalam. Tajamnya sorotan publik terhadapkegagalan proses penegakan hukum dapat dimaklumi, oleh karena memang keberhasilan proses penegakan hukum itulahdipertaruhkan "makna" dari sebuag negara hukum.

Undang-undang (PNPS) Tindak Pidana Subversi merupakan undang-undang yang paling kontroversial. Pada setiap kasus subversi tidak jemu-jemu mengumandangkan suara, bahwa undang-undang ini tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional.

Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme. Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.

Buku ini menyajikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indonesia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang terkait dengan masalah tanah, masalah kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek, masalah status kepemilikan bangunan dan masalah perizinan. Untuk itu di dalam buku ini dilengkapi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Proyek Konstruksi Bangunan, Kontrak kerja Proyek Konstrusksi, Sengketa Perdata dibidang Bangunan, sengketa Administrasi yang terkait dengan bangunan dan ketentuan perundangan, yang patut dicermati bagi seluruh pelaku dan regulator yang terkoneksi dengan Proyek Konstruksi Bangunan.

Dalam buku ini, hukum dikaji dengan memanfaatkan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan filsafat sains (science philosophical approach), filsafat ilmu hukum (philosophi of law science), filsafat hukum (philosophical of law), dan pendekatan ilmu hukum (scientific legal approach). Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk; pertama, menjelaskan esensi ilmu hukum dalam struktur pengetahuan global; kedua, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum sebagai salah satu bagiannya yang bersifat khusus; ketiga, merehabilitasi hukum sebagai objek ilmu hukum dari reduksi normatifnya yang akibatnya oleh meluasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap cabang-cabangnya; keempat,menggambarkan hukum sebagai suatu keseluruhan (law as a wholeness) dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai objek ilmu hukum, yaitu dalam perspektifnya sebagai suatu sistem; keenam, untuk meningkatkan dimensi aksiologi dari ilmu hukum, baik dalam perspektif saintifiknya maupun dalam perspektif fungsi praktisnya.

Setelah adanya UUPA, hak-hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia. Dalam UUPA hak tanah mempunyai hierarki. Sebagai hukum produk nasional, UUPA merupakan hukum terpenting mengenai tanah di Indonesia dan dengan berlakunya UUPA maka tak ada lagi dualisme hukum tanah di Indonesia.

BUKU INI BERCERITA TENTANG PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Buku ini bercerita, terutama tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup diIndonesia, negara-negara ASEAN dan Jepang. Karena perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesat, maka buku ini sudah direvisi delapan kali. Dilihat dari jumlah revisi ini, bisa dibayangkan betapa lengkap isi buku ini. Kononlah pula kalau dilihat dari sisi penulisnya, ia adalah ahli hukum lingkungan hidup yang pernah menjadi Sekretaris Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan salah seorang konseptorUndang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya, buku ini pantas dibaca dan dikoleksi oleh semua pihak yang tertarik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mengutamakan prinsip keadilan

Hukum Tata Negara (Staatsrecht) sebagai salah satu disiplin ilmu hukum yang objeknya negara, perlu diketahui oleh akademisi hukum, terutama yang tertarik dengan masalah-masalah kenegaraan, politik dan pemerintahan. Hukum Tata Negara sebagai hukum positif di Indonesia, sangat menentukan tentang corak dan warna negara yang telah didesain menurut hukum dasar negara. Buku ini hadir untuk mecoba menawarkan kontruksi ilmiah tentang bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat dalam suatu negara hukum Indonesia dengan ulasan teoritis yang mudah dicerna dan dipahami kandungannya.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan perubahan UUD lainnya yang telah terlebih dulu diterbitkan. Dalam penyusunan tulisan yang tidak terlalu panjang ini penulis mempertimbangkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. Penyajian materi berdasarkan topik kelembagaan negara dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami UUD pasca perubahan, dan cara demikian tersebut memang akan menimbulkan resiko yaitu perlunya pengulangan dengan maksud agar substansi dapat dipahami secara komprehensif.