Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat, dan karakter masing - masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksud sebagai perbandingan dari kondisi umat islam di nusantara, di samping taat beragama, juga kokoh memegang adat, sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla. Syarak mangato, adat mamakai Hukum keluarga, umpamanya, dalam bahasan ini adalaha masalah perkawinan, kepemilikan harta dan warisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak, yang berkembang dalam hukum keluarga adat (khususnya hukum adat minangkabau) dan hukum keluarga islam.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Eksistensi dan adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam tidak dapat dielakkan dari pengaruh perubahan sosial yang kian cepat dan terus menuntut pemikiran kreatif dari praktisi.

Buku ini memaparkan berbagai kajian teoritis terhadap konstitusi sekaligus mengkritisi berbagai kemajuan dan kelemahan yang terdapat pada UUD 1945 setelah perubahan. Ditawarkan pula berbagai alternatif pemikiran dan konsep bagi penyempurnaan sisi-sisi kelemahan substansial dalam UUD 1945 tersebut.

Buku Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak ini terdiri atas delapan bab. Dari kedelapan bab itu, dapat dibagi menjadi tiga macam bab, yaitu bab-bab yang membahas tentang teori-teori kontrak, bab-bab yang membahas tentang teknik penyusunan kontrak, dan bab yang membahas tentang pola penyelesaian sengketa. Bab yang membahas tentang teori kontrak, dimulai dari Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 8. Bab 6 membahas tentang teknik penyusunan kontrak. Sedangkan Bab 7 membahas tentang Pola Penyelesaian Sengketa.

Buku ini ditulis berdasarkan banyak sumber dari berbagai sudut pandang dan disiplin yang saling melengkapi dan menunjang. Sumber-sumber utama yang dipilih sebagai referensi untuk materi-materi dalam buku ini adalah sumber-sumber yang ditulis oleh pakar-pakar yang sangat memahami seluk-beluk persoalan koperasi.

Masalah kelautan, merupakam masalah seluruh Negara bahkan lebih dari itu, merupakan masalah semua umat manusia. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi membuka tabir rahasia kelautan dengan segala potensinya, yang dapat memberikan jawaban terhadap sebagaian masalah masa depan uman manusia. Mengingat akan peran potensi kelautan bagi masa depan umat manusia, maka kesadaran akan pemahaman, penghayatan dan penguasaan Hukum Laut dengan berbagai ketentuan/perundang-undangan (Nasional maupun Internasional) yang mengatur perihal penguasaan dan pemanfaatan laut dengan segala potensinya, harus semakin melembaga.

Terbitnya buku hukum laut indonesia ini memberikan wawasan baru bagi para pembacanya,persamaan persepsi dalam penegakan hukum laut ini merupakan suatu kondisi yang penting dalam memasukan langkah sesama aparat penegak hukum,

Edisi ke tiga buku hukum laut dan pengaturannya di Indonesia ini merupakan revisi atau edisi ke dua dengan menambah uraian tentang keanggotaan Indonesia dalm organisasi pengelolaan perikanan komisi perikanan wilayah Pasifika Barat dan Tengah.

Buku ini menggambarkan dan sekaligus memberikan analisa terhadap sejarah perkembangan hukum laut internasional, aturan aturan danj konvensi hukum laut dan instrumen instrumen internasional

Buku ini mencoba untuk memudahkan para pembaca untuk memahami liku-liku hukum lingkungan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Aspek substansinya meliputi : perkembangan Hukum lingkungan, prinsip-prinsip ekologi yang menjadi dasar hukum lingkungan, sistem Hukum lingkungan nasional, pemmbahasan mengenai UU N0.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH, dll.