Dashboard UPT Perpustakaan

Buku "Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia" membahas konsep dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan bagaimana perannya telah berkembang dalam politik Indonesia. Buku ini mengulas sejarah, implementasi, dan dampak dari kebijakan dwifungsi yang menggabungkan peran militer dan sipil.

Secara keseluruhan, buku ini merupakan sumber yang komprehensif untuk memahami dan menerapkan model ekonometrika dalam analisis dan peramalan ekonomi, cocok untuk mahasiswa dan praktisi di bidang ekonomi.

Technologi has played a crucial role in enhancing this competitiveness. With the emergence of transnational and multinational. coorperations, technology is no longer confined to a particuler country

Buku "Economics" karya Colander merupakan pengantar yang komprehensif tentang teori dan praktik ekonomi. Penulis menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro dan makro, serta bagaimana kedua cabang ini saling terkait.

Buku ini menjelaskan bagaimana ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan publik, serta pentingnya pendekatan ekonomis dalam memahami isu-isu tersebut.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi serta tantangan yang dihadapi oleh ekonomi modern. Cocok untuk mahasiswa dan pembaca umum yang ingin memahami lebih jauh tentang ekonomi.

Buku ini membahas tentang audit sistem dan proses yang berkaitan dengan teknologi informasi dan pengolahan data elektronik (EDP).

Education and informatics, also known as educational informatics, is a field that studies and develops the application of information technology in education. It combines aspects of computer science and pedagogy to create innovative learning solutions and improve teaching processes. Globally, the field is growing in importance as technology plays an increasing role in education, with initiatives like Informatics Europe's and Eurydice's efforts to promote informatics education in schools.

implementation of education policies is a process that related with the behavior of administrative institutions as the ones responsibity for implementation of program.

Roundtable Viewpoints: Educational Leadership by Joyce Huth Munro presents a comprehensive exploration of contemporary issues in educational leadership through a curated collection of 39 readings addressing ten pivotal topics. Each section poses a central question—such as "What Are the Newest Approaches to Educational Leadership?" or "What Planning Strategies Work Best in Educational Organizations?"—and offers diverse perspectives from scholars and practitioners. Notable contributions include Daniel Goleman's insights on emotional intelligence, James Spillane's analysis of distributed leadership, and Barry Jentz and Jerome Murphy's discussion on navigating uncertainty in leadership roles. The book is structured to promote critical thinking, featuring introductions, summaries, highlights, challenge questions, and suggestions for further reading, thereby serving as a valuable resource for educators, administrators, and students seeking to engage with the complexities of leadership in educational settings.

Buku Edukasi Seks untuk Anak Usia Dini karya Eka Oktavianingsih dan Reni Putri Fazriatin merupakan panduan praktis bagi guru dan orang tua untuk memberikan pendidikan seks yang tepat dan efektif sesuai perkembangan anak. Buku ini menekankan pentingnya pendidikan seks sejak dini sebagai upaya preventif untuk melindungi anak dari mengungkapkan seksual dan memberikan pemahaman tentang fungsi alat reproduksi serta pengendalian dominasi alamiah sesuai usia. Materi disajikan dengan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai Islam, dilengkapi contoh pembelajaran, alat, bahan, penilaian, lembar kerja anak, dan video interaktif untuk mendukung proses belajar. Penelitian yang mendasari buku ini juga menunjukkan modul edukasi seks yang dikembangkan secara efektif dan menarik bagi anak dan guru, sehingga buku ini menjadi referensi penting dalam edukasi seks anak usia dini di lingkungan pendidikan dan keluarga

Istilah pengawasan di tengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki tingkat penafsiran, dimulai dari penafsiran yan sangat kompleks dan rumit, baik yang berkaitan dengan pola pemikiran maupun pola aktivitas yang harus dilakukan. Penafsiran pengawasan yang sederhana biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri atau mengawasi keluarganya sendiri, sedangkan penafsiran pangawasan yang sifatnya kompleks dan rumit biasanya pengawasan yang terdapat dalam organisasi yang besar, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan yang besar, dan lain sebagainya. Fungsi pengawasan secara umum dapat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi prefentif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum ada kejadian dalam arti lain tindakan ini dapat disebut dengan tindakan berjaga-jaga atau pencegahan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian dalam kata lain tindakan ini dapat disebut dengan tindakan langsung. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya pengawaskan dalam sebuah lembaga pengawasan dalam buku ini dimaknai sebagai suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi keselahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Buku ini dibagi menjadi 2 bagian: Bagian pertama yakni tentang efektivitas kebijakan. Sementara itu, bagian kedua membahas tentang kebijakan kelembagaan pengawasan.

Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah, elite politik, dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Implementasi yang baik dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal, lapangan kerja, dan akses layanan publik. Namun, tantangan seperti kapasitas SDM, transparansi, dan ketimpangan infrastruktur juga perlu diatasi. 

Inovasi kebijakan pelayanan publik di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik melalui berbagai terobosan dan adaptasi. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi, perubahan prosedur, dan pendekatan baru dalam menyelenggarakan pelayanan. Contohnya, e-government, smart city, dan aplikasi digital untuk pelayanan publik seperti Dukcapil Online

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, bertujuan mengatur pengelolaan yayasan agar lebih transparan dan akuntabel. Efektivitasnya dalam mewujudkan fungsi sosial yayasan dapat dilihat dari beberapa aspek: 1. *Transparansi Pengelolaan*: Pengawasan yang lebih ketat terhadap keuangan dan kegiatan yayasan. 2. *Akuntabilitas*: Yayasan dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan aset. 3. *Pengawasan Pemerintah*: Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yayasan. 4. *Pemberdayaan Masyarakat*: Yayasan diharapkan lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun, efektivitasnya juga tergantung pada implementasi di lapangan dan kepatuhan yayasan terhadap regulasi.