Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini tampil dengan edisi revisi sebagai respon dari berbagai kalangan yang menghedaki agar buku ini dapat diperbaharui, di-apdate, dan hadir dalam bentuk edisi baru. banyak materi yang berubah dan bertambah dari edisi sebelumnya. Perubhan demikian terabsorpsi dari perkembangan yang cukup pesat di bidang lingkungan, khususnya mengenai kebijakan nasional dan global.

Pesatnya pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan keadaan lingkungan, secara ekstrim dapat dikatakan faktor utama rusaknya lingkungan apabila pembangunan tidak memperhatikan lingkungannya. Secara singkat preventif sangat diperlukan penataan peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan yang tepat mendukung jalannya pembangunan.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan. Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarkat serta berbagai faktor pertimbangan pisik, hirologi dan ekosistem maka, luas tanah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan. Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di antara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, disamping itu digolongkan pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang. Kata perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jeni s hukuman pidana sebagaimana dimuat di dalam perundang-undangan. Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksploitas hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.

Manusia sebagai individu yang berkehendak selalu berorentasi pada kepentingan dan tujuannya. Sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mengakomodir berbagai kepentingan tersebut, termasuk kearah kepentingan ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian organisasi tersebut dalam dunia bisnis dikenal dengan perusahaan. Agar semua tujuan dan kepentingan yang diakomodasikan dapat dicapai dengan baik, maka suatu orgsnisasi perusahaan perlu suatu pengelolaan sedemikian rupa. Bahkan lebih jauh hukum pun mengatur keberadaannya sebagai badan hukum.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka tujuan pemungutan pajak, adalah untuk dipergunakan membiayai kepentingan umum seperti: pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maupun keperluan untuk memebiayai penyelenggaraan pemerintah dan sebagainya.

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum pajak. Mengingat masih kurangnya penulis yang mengangkat dan membahas masalah Hukum Administrasi Negara Khususnya bidang Hukum Pajak, maka karya ini merupakan Khasana penambah bagi kepustakaan akademis maupun khalayak umum yang meminati persoalan Hukum Pajak

Buku ini membahas aspek hukum yang mengatur pasar modal, penting bagi pemahaman dan praktik investasi di pasar saham.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 lalu menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Timur. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan beberapa proyek di Jawa Timur.

Buku ini menguraikan secar rinci hal-hal yang bertalian dengan pengankutan barang dan penumpang, baik secara regional,nasional maupun internasional. Pembahasan didasarkan atas hukum dan peraturan-peraturan nasional maupun internasional, yang mengatur masalah pengangkutan barang dan penumpang.

Buku ini disusun dengan sedikit banyak mencantumkan praktik negara berkembang dalam menyeleseikan sengketa . pendekatan ini relevan guna memberikan gambaran mengenai peran dan kontribusi yang diberikan indonesia dan negara sedang berkembang.

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBN. Ciri-ciri tersebut, yaitu free right liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain; statisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta; pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud.

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar