Dashboard UPT Perpustakaan

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Peraturan perundang undangan suatu negara ,terutama undang undang ,merupakan barometer negara yang bersangkutan ,sehingga dapat dimengerti bahwa disetiap disetiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang undangan selalu ditingkatkan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Teknologi informasi berkembang sangat pesat mengikuti kecenderungan global. Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus informasi tentang apa pun dan nyaris menjadi ?gur masyarakat yang ”info-junkies”. Sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak”halal” kini bandul informasi bergerak ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali seiring dengan menguatnya isu HAM yang memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat, termasuk dalam mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak-hak pribadi atau hak-hak privasi (privacy rights). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat pun kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan rnelanggar hak-hak pribadi seseorang. Fenomena ini menunjukkan salah satu argumentasi pentingnya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemahaman hukum. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan meliputi upaya untuk mengintegrasikan pengaturan telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting). Sebagaimana jaringan telah terdigitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat clisediakan melalui peningkatan infrastruktur informasi dan melalui internet. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content) sehingga perlu diteliti dan dipahami bagaimana keduanya berkonvergensi dan implikasi potensialnya. Namun pada sisi yang lain, konvergensi TIK yang sedang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan telekomunikasi ke infrastruktur informasi menimbulkan banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh regulasi dan kebijakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian penulis membedah hal-hal di atas dalam sajian menarik buku ini, sehingga di tengah langkanya referensi dalam bidang aspek hukum teknologi informasi, buku ini akan menjadi oase bagi banyak kalangan.

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Buku Tidank Pidana Korporasi ini menguraikan dan menganalisis secara kompherensif mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh korporasi. Buku ini membahas tentang pengertian korporasi dan bentuk korporasi, konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Buku Tidank Pidana Korporasi ini menguraikan dan menganalisis secara kompherensif mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh korporasi. Buku ini membahas tentang pengertian korporasi dan bentuk korporasi, konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Buku Tidank Pidana Korporasi ini menguraikan dan menganalisis secara kompherensif mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh korporasi. Buku ini membahas tentang pengertian korporasi dan bentuk korporasi, konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Buku Tidank Pidana Korporasi ini menguraikan dan menganalisis secara kompherensif mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh korporasi. Buku ini membahas tentang pengertian korporasi dan bentuk korporasi, konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Buku Tidank Pidana Korporasi ini menguraikan dan menganalisis secara kompherensif mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh korporasi. Buku ini membahas tentang pengertian korporasi dan bentuk korporasi, konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya.

Buku Hukum Tindak Pidana Lingkungan ini memberikan informasi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bahan pemikiran mengenai karateristik penegakan hukum pindana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimun disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Pembahasan buku ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang hukum pidana sebagai inti materi sehingga telah sesuai dengan tuntutan perkembangan mengenai hukum pidana di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca baik itu akademisi, mahasiswa, serta praktisi dan masyarakat memahami mengenai ketentuan hukum Tindak Pidana Lingkungan. Semoga buku ini dapat membantu untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Pajak.