Dashboard UPT Perpustakaan

Pembahasan dalam buku ini meliputi pengaturan hukum kepailitan, prosedur kepailitan, pengaturan cross-border insolvency, pelaksanaan prosedur kepailitan pengadilan asing, dan pengaturan kerja sama lintas batas antarlembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara cross-border insolvency. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1, S-2, dan mahasiswa yang berminat serta praktisi hukum, dan pembaca lain yang ingin mengetahui dan mempelajari isu-isu terkait cross-borderi nsolvency.

this book focus of research has quences of literacy ,these largely ethonographic essays bringtogether anthropological and linguistic work written over the last ten years by anthropological and sociolinguists.

Buku ini membahas konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks community development (comdev) dan bagaimana perusahaan dapat berinvestasi secara kreatif untuk memberikan dampak positif dalam era globalisasi.

Since World War II, the Green Revolution has boosted agricultural production in Latin America and other parts of the Third World, with money, technical assistance, and other forms of aid from United States development agencies. But the Green Revolution came at a high price—massive pesticide dependence that has caused serious socioeconomic and public health problems and widespread environmental damage. In this study, Douglas Murray draws on ten years of field research to tell the stories of international development strategies, pesticide problems, and agrarian change in Latin America. Interwoven with his considerations of economic and geopolitical dimensions are the human consequences for individual farmers and rural communities.

Buku ini memberikan gambaran umum tentang kebijakan dan pendekatan nasional dalam menanggulangi korupsi di Indonesia selama periode 2004-2006.

Buku ini menghadirkan kajian sehubungan dengan dimensi curent issue perpajakan yang semakin hari kian kompleks , buku ini mengulas dengan tuntas dan gamblang berbagai peraturan sistim ,, kepatuhan,

Buku Currents of Change in English Language Teaching oleh Richard Rossner dan Rod Bolitho membahas perubahan dan tantangan dalam pendidikan bahasa Inggris di dunia yang terus berubah. Buku ini memberikan wawasan komprehensif tentang berbagai perspektif dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, menyoroti bagaimana globalisasi, migrasi, dan teknologi mempengaruhi cara bahasa diajarkan dan dipelajari.

Data privasi merupakah topik yang sedang menjadi perhatian hal ini disebabkan karena kita sedang menuju a “Web of the world” pada saat komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak ( mobile communicatios) khususnya penggunaan smartphones, komputer tablet yang terkoneksi dengan internet dapat mengubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan. Pada tahap ini isu perlindungan data privasi menjadi suatu isu yang menjadi perhatian masyarakat global. Penulis menggunakan istilah data privasi karena ada dua istilah yang digunakan secara bergantian yaitu perlindungan privasi dan data pribadi yang sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas yaitu hak untuk tidak diganggu ( non-interference), akses terbatas (limited accessibility) atau kendali atas informasi pribadi (information control) sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Dalam praktik kedua istilah ini seringkali dipersepsikan sama sehingga pada tahun 2010 an ketika negara-negara mulai memiliki undang-undang perlidungan data dan privasi maka beberapa ahli hukum privasi internasional mencoba menggabungkan dua pengertian ini menjadi data privasi dan selanjutnya di dalam buku ini akan menggunakan istilah data privasi. Pengertian privasi sendiri merupakan konsep yang abstrak sehingga cukup sulit untuk didefinisikan dan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda diantara negara-negara khususnya di negara maju dan berkembang. Akibatnya pakar baik pakar hukum, politik, sosiologi, anthropologi memberikan definisi yang berbeda tergantung pada perspektif masing masing. Dalam tahap perkembangannya teori tentang privasi kemudian tumbuh yang pada awalnya hanya merupakan hak yang dikenal dalam konteks sosial kemudian diakui menjadi secara hukum sebagai suatu hak yang harus dilindungi dan dikategorikan sebagai salah satu hak yang diatur dalam instrumen hukum hak asasi manusia yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 serta dalam banyak perjanjian internasional dan regional lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu Di internet hukum itu adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature; dan masih banyak lagi.

Perkembangan terakhir teknologi informasi begitu sangat mengagumkan, hingga dunia dijadikannya sebuah tatanan yang borderless. Demikian juga dengan peradaban manusia beserta segi-seginya yang secara signifikan sangat terpengaruh. Kecanggihan dunia cyber dalam buku ini diilustrasikan sebagai pedang bermata dua tak pelak lagi karena kontribusinya membawa pada dua konsekuensi; bagi kesejahteraan dan peradaban manusia sekaligus sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan (cyber crime). Berbagai bentuk pelanggaran dan perbuatan melawan hukum sangat memungkinkan dalam praktek dunia cyber. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai pilar utama dalam Hukum Siber (Cyber Law) merupakan titik yang sangat menjadi perhatian masyarakat internasional yang diimplementasikan dalam aspek regulasinya. Di Indonesia antisipasinya melalui berbagai peraturan perundangan seperti paten dan merek sedangkan regulasi secara spesifik masih berupa rancangan yaitu RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hukum Siber (Cyber Law) sebagai kajian mutakhir merupakan sebuah kebutuhan atas kecenderungan fenomena peradaban yang serba komputer. Dalam hal literatur buku ini merupakan jawaban atas kelangkaan diangkatnya materi Hukum Siber dalam sebuah buku.

Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* merupakan buku yang membahas mengenai konsep cyber notary sebagai salah satu inovasi dalam dunia notaris. Buku ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan dunia notaris.

Buku ini mengulas sejumlah tradisi lisan tentang keturunan leluhur Daeli di Idanoi, kecamatan Gido, dan di Lahomi, kecamatan Sirombu, lagi tradisi lisan lainnya serta beberapa uraian tentang rumah-rumah tradisional, megalit dan artefak khas Onowaembo Idanoi.

Daftar tajuk subyek edisi ini kami sajikan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan-perpustakaan yang koleksinya masih dibawah 10.000 judul, dan juga untuk ratusan atau mungkin ribuan perpustakaan yang dalam waktu dekat akan didirikan sebagi respon undang-undang no.02 tahun 1989ntentang pendidikan Nasionla yang dalam pasal 35 mengaskan bahwa semua sekolah baik yang di oleh pemerintah maupun swasta harus menyediakan sumber belajar.

-

Tidak terasa sudah hampir dua tahun kita menapaki pemberlakuan kebijakan pemerimah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 januari 2001. Komitmen tersebut dilandasi oleh diterbitkan- nya 2 (dua) Undang-undang di bidang Otonomi Daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang sebenarnya telah cukup lama menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan ranggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.