Dashboard UPT Perpustakaan

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Sudah lama penulis ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang berbagai isu strategis dalam mendorong reformasi di sektor publik. Pengalaman melakukan kegiatan konsultasi di berbagai lembaga donor untuk membantu pemerintah dalam mendorong reformasi sektor publik memberi akses yang besar kepada penulis untuk melakukan riset terkait dengan pembagian urusan pemerintah, standar pelayanan minimal, dan reformasi aparatur sipil negara di daerah. Sebagian bab yang ada di dalam buku ini adalah policy paper yang ditulis untuk pemerintah dan lembaga donor untuk mendorong percepatan reformasi sektor publik terutama terkait dengan pembaruan desentralisasi dan praktik governance di daerah. Publikasi buku ini diharapkan dapat memperluas gagasan dan pemikiran tentang reformasi sektor publik untuk memastikan desentralisasi membawa manfaat bagi masyarakat di daerah. Buku ini diharapkan mampu memberi inspirasi kepada semua pihak terutama para akademisi, mahasiswa, dan administrator publik tentang betapa banyaknya isu kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat reformasi administrasi publik. Indonesia segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemampuan bangsa untuk menghadapi era tersebut sangat ditentukan oleh pembaruan sektor publik yang dilakukan. Jika reformasi sektor publik dapat dilakukan secara efektif, kita mungkin bisa lebih percaya diri untuk memanfaatkan MEA demi kesejahteraan rakyat.

Buku Adminitrative Behavior merupakan disertasi Herbert Simon. Simon menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia bersifat rasional. Keputusan dimulai dengan mengidentifikasi alternatif, menentukan konsekuensi setiap alternatif, dan membandingkan kebenaran dan efisiensi setiap konsekuensi. Oleh karena itu kriteria mengukur keputusan terdiri dari kecukupan mencapai tujuan, dan efisiensi hasil yang diperoleh. Rasionalitas membutuhkan pengetahuan yang lengkap terhadap konsekuensi setiap pilihan. Pada kenyataannya, pengetahuan akan konsekuensi terfragmentasi. Karena upaya ini merupakan merencanakan yang terjadi di depan, maka dibutuhkan imajinasi yang kuat untuk menilai. Karena hanya imajinasi, maka penilaian hanya bersifat antisipatif. Rasionalitas juga mensyaratkan satu pilihan dari seluruh alternatif perilaku yang mungkin, tetapi hanya sedikit dari banyak alternatif yang mampu dirumuskan. Situasi inil disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan. Herbert Simon menyebutnya bounded rationality (rasionalitas terbatas). Karena rasionalitas yang terbatas tersebut, maka perilaku administratif dalam mengambil keputusan adalah menggunakan gambaran sederhana dari situasi yang dihadapi, dan memutuskan berdasarkan faktor-faktor yang paling relevan dan krusial saja. Simon juga mengkritisi prinsip administrasi yang mengatakan efisiensi akan meningkat dengan meningkatnya spesialisasi, hirarki otoritas, dan pembatasan rentang kendali (span of control). Simon mengatakan bahwa implementasi prinsip administrasi harus didasari pada pemahaman kondisi proses adminitratif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya perilaku organisasi sesuai dengan perilaku individu? Simon menyarankan agar organisasi mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah: otoritas, komunikasi, pelatihan, kriteria efisiensi, serta identifikasi organisasi dan loyalitas. Simon melihat organisasi sebagai sistem dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan terjadi antara kontribusi masukan (uang, waktu, upaya) dengan stimulus (inducement) seperti tujuan organisasi, pertumbuhan organisasi, dan upah. Keseimbangan ini dijaga oleh manajemen. Terdapat 3 jenis stimulus yang sesuai untuk 3 jenis interest group, yaitu: tujuan organisasi sesuai untuk konsumen; pertumbuhan dan keuntungan organisasi sesuai untuk enterpreneur; dan terakhir upah atau gaji sesuai untuk karyawan.

Buku Adminitrative Behavior merupakan disertasi Herbert Simon. Simon menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia bersifat rasional. Keputusan dimulai dengan mengidentifikasi alternatif, menentukan konsekuensi setiap alternatif, dan membandingkan kebenaran dan efisiensi setiap konsekuensi. Oleh karena itu kriteria mengukur keputusan terdiri dari kecukupan mencapai tujuan, dan efisiensi hasil yang diperoleh. Rasionalitas membutuhkan pengetahuan yang lengkap terhadap konsekuensi setiap pilihan. Pada kenyataannya, pengetahuan akan konsekuensi terfragmentasi. Karena upaya ini merupakan merencanakan yang terjadi di depan, maka dibutuhkan imajinasi yang kuat untuk menilai. Karena hanya imajinasi, maka penilaian hanya bersifat antisipatif. Rasionalitas juga mensyaratkan satu pilihan dari seluruh alternatif perilaku yang mungkin, tetapi hanya sedikit dari banyak alternatif yang mampu dirumuskan. Situasi inil disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan. Herbert Simon menyebutnya bounded rationality (rasionalitas terbatas). Karena rasionalitas yang terbatas tersebut, maka perilaku administratif dalam mengambil keputusan adalah menggunakan gambaran sederhana dari situasi yang dihadapi, dan memutuskan berdasarkan faktor-faktor yang paling relevan dan krusial saja. Simon juga mengkritisi prinsip administrasi yang mengatakan efisiensi akan meningkat dengan meningkatnya spesialisasi, hirarki otoritas, dan pembatasan rentang kendali (span of control). Simon mengatakan bahwa implementasi prinsip administrasi harus didasari pada pemahaman kondisi proses adminitratif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya perilaku organisasi sesuai dengan perilaku individu? Simon menyarankan agar organisasi mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah: otoritas, komunikasi, pelatihan, kriteria efisiensi, serta identifikasi organisasi dan loyalitas. Simon melihat organisasi sebagai sistem dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan terjadi antara kontribusi masukan (uang, waktu, upaya) dengan stimulus (inducement) seperti tujuan organisasi, pertumbuhan organisasi, dan upah. Keseimbangan ini dijaga oleh manajemen. Terdapat 3 jenis stimulus yang sesuai untuk 3 jenis interest group, yaitu: tujuan organisasi sesuai untuk konsumen; pertumbuhan dan keuntungan organisasi sesuai untuk enterpreneur; dan terakhir upah atau gaji sesuai untuk karyawan.

Buku Adminitrative Behavior merupakan disertasi Herbert Simon. Simon menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia bersifat rasional. Keputusan dimulai dengan mengidentifikasi alternatif, menentukan konsekuensi setiap alternatif, dan membandingkan kebenaran dan efisiensi setiap konsekuensi. Oleh karena itu kriteria mengukur keputusan terdiri dari kecukupan mencapai tujuan, dan efisiensi hasil yang diperoleh. Rasionalitas membutuhkan pengetahuan yang lengkap terhadap konsekuensi setiap pilihan. Pada kenyataannya, pengetahuan akan konsekuensi terfragmentasi. Karena upaya ini merupakan merencanakan yang terjadi di depan, maka dibutuhkan imajinasi yang kuat untuk menilai. Karena hanya imajinasi, maka penilaian hanya bersifat antisipatif. Rasionalitas juga mensyaratkan satu pilihan dari seluruh alternatif perilaku yang mungkin, tetapi hanya sedikit dari banyak alternatif yang mampu dirumuskan. Situasi inil disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan. Herbert Simon menyebutnya bounded rationality (rasionalitas terbatas). Karena rasionalitas yang terbatas tersebut, maka perilaku administratif dalam mengambil keputusan adalah menggunakan gambaran sederhana dari situasi yang dihadapi, dan memutuskan berdasarkan faktor-faktor yang paling relevan dan krusial saja. Simon juga mengkritisi prinsip administrasi yang mengatakan efisiensi akan meningkat dengan meningkatnya spesialisasi, hirarki otoritas, dan pembatasan rentang kendali (span of control). Simon mengatakan bahwa implementasi prinsip administrasi harus didasari pada pemahaman kondisi proses adminitratif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya perilaku organisasi sesuai dengan perilaku individu? Simon menyarankan agar organisasi mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah: otoritas, komunikasi, pelatihan, kriteria efisiensi, serta identifikasi organisasi dan loyalitas. Simon melihat organisasi sebagai sistem dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan terjadi antara kontribusi masukan (uang, waktu, upaya) dengan stimulus (inducement) seperti tujuan organisasi, pertumbuhan organisasi, dan upah. Keseimbangan ini dijaga oleh manajemen. Terdapat 3 jenis stimulus yang sesuai untuk 3 jenis interest group, yaitu: tujuan organisasi sesuai untuk konsumen; pertumbuhan dan keuntungan organisasi sesuai untuk enterpreneur; dan terakhir upah atau gaji sesuai untuk karyawan.

Buku Adminitrative Behavior merupakan disertasi Herbert Simon. Simon menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia bersifat rasional. Keputusan dimulai dengan mengidentifikasi alternatif, menentukan konsekuensi setiap alternatif, dan membandingkan kebenaran dan efisiensi setiap konsekuensi. Oleh karena itu kriteria mengukur keputusan terdiri dari kecukupan mencapai tujuan, dan efisiensi hasil yang diperoleh. Rasionalitas membutuhkan pengetahuan yang lengkap terhadap konsekuensi setiap pilihan. Pada kenyataannya, pengetahuan akan konsekuensi terfragmentasi. Karena upaya ini merupakan merencanakan yang terjadi di depan, maka dibutuhkan imajinasi yang kuat untuk menilai. Karena hanya imajinasi, maka penilaian hanya bersifat antisipatif. Rasionalitas juga mensyaratkan satu pilihan dari seluruh alternatif perilaku yang mungkin, tetapi hanya sedikit dari banyak alternatif yang mampu dirumuskan. Situasi inil disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan. Herbert Simon menyebutnya bounded rationality (rasionalitas terbatas). Karena rasionalitas yang terbatas tersebut, maka perilaku administratif dalam mengambil keputusan adalah menggunakan gambaran sederhana dari situasi yang dihadapi, dan memutuskan berdasarkan faktor-faktor yang paling relevan dan krusial saja. Simon juga mengkritisi prinsip administrasi yang mengatakan efisiensi akan meningkat dengan meningkatnya spesialisasi, hirarki otoritas, dan pembatasan rentang kendali (span of control). Simon mengatakan bahwa implementasi prinsip administrasi harus didasari pada pemahaman kondisi proses adminitratif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya perilaku organisasi sesuai dengan perilaku individu? Simon menyarankan agar organisasi mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah: otoritas, komunikasi, pelatihan, kriteria efisiensi, serta identifikasi organisasi dan loyalitas. Simon melihat organisasi sebagai sistem dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan terjadi antara kontribusi masukan (uang, waktu, upaya) dengan stimulus (inducement) seperti tujuan organisasi, pertumbuhan organisasi, dan upah. Keseimbangan ini dijaga oleh manajemen. Terdapat 3 jenis stimulus yang sesuai untuk 3 jenis interest group, yaitu: tujuan organisasi sesuai untuk konsumen; pertumbuhan dan keuntungan organisasi sesuai untuk enterpreneur; dan terakhir upah atau gaji sesuai untuk karyawan.

Buku Adminitrative Behavior merupakan disertasi Herbert Simon. Simon menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia bersifat rasional. Keputusan dimulai dengan mengidentifikasi alternatif, menentukan konsekuensi setiap alternatif, dan membandingkan kebenaran dan efisiensi setiap konsekuensi. Oleh karena itu kriteria mengukur keputusan terdiri dari kecukupan mencapai tujuan, dan efisiensi hasil yang diperoleh. Rasionalitas membutuhkan pengetahuan yang lengkap terhadap konsekuensi setiap pilihan. Pada kenyataannya, pengetahuan akan konsekuensi terfragmentasi. Karena upaya ini merupakan merencanakan yang terjadi di depan, maka dibutuhkan imajinasi yang kuat untuk menilai. Karena hanya imajinasi, maka penilaian hanya bersifat antisipatif. Rasionalitas juga mensyaratkan satu pilihan dari seluruh alternatif perilaku yang mungkin, tetapi hanya sedikit dari banyak alternatif yang mampu dirumuskan. Situasi inil disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan. Herbert Simon menyebutnya bounded rationality (rasionalitas terbatas). Karena rasionalitas yang terbatas tersebut, maka perilaku administratif dalam mengambil keputusan adalah menggunakan gambaran sederhana dari situasi yang dihadapi, dan memutuskan berdasarkan faktor-faktor yang paling relevan dan krusial saja. Simon juga mengkritisi prinsip administrasi yang mengatakan efisiensi akan meningkat dengan meningkatnya spesialisasi, hirarki otoritas, dan pembatasan rentang kendali (span of control). Simon mengatakan bahwa implementasi prinsip administrasi harus didasari pada pemahaman kondisi proses adminitratif dalam pembuatan keputusan. Bagaimana caranya perilaku organisasi sesuai dengan perilaku individu? Simon menyarankan agar organisasi mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah: otoritas, komunikasi, pelatihan, kriteria efisiensi, serta identifikasi organisasi dan loyalitas. Simon melihat organisasi sebagai sistem dalam keseimbangan (equilibrium). Keseimbangan terjadi antara kontribusi masukan (uang, waktu, upaya) dengan stimulus (inducement) seperti tujuan organisasi, pertumbuhan organisasi, dan upah. Keseimbangan ini dijaga oleh manajemen. Terdapat 3 jenis stimulus yang sesuai untuk 3 jenis interest group, yaitu: tujuan organisasi sesuai untuk konsumen; pertumbuhan dan keuntungan organisasi sesuai untuk enterpreneur; dan terakhir upah atau gaji sesuai untuk karyawan.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suartu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakamn problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Adopsi suatu cara untuk mengadakan hubungan antara borang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.