Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini membahas konsep dan teori perilaku politik, dengan fokus pada bagaimana individu dan kelompok terlibat dalam proses politik. Sudijono Sastroadmodjo menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku politik serta bagaimana perilaku tersebut berkontribusi pada dinamika politik di masyarakat.

Buku "Perjanjian Kerja" karya Djumaldji membahas aspek-aspek hukum yang terkait dengan perjanjian kerja di Indonesia. Penulis menjelaskan berbagai jenis perjanjian kerja, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh buruh dan majikan.

Apa yang dimaksud dengan perjanjian pemborongan? Sedangkan perjanjian pada golongan ketiga adalah perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan

Buku ini membahas perkembangan anak menurut aspek-aspek universalnya, variasi-variasi individualnya, dan perkembangan ilmunya dalam abad ke-21

Buku ini membahas perkembangan anak menurut aspek-aspek universalnya, variasi-variasi individualnya, dan perkembangan ilmunya dalam abad ke-21.

Dalam hukum perjanjian atau kontrak (contract of law) kita mengenal dua golongan kontrak berdasarkan aspek namanya, yaitu kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak yang dikenal di dalam Hukum Perdat seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dimasyarakat secara praktek. Timbulnya kontrak innominaat tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Buku ini menyajikan secara teoritis perkembangan hukum innominaat di Indonesia seperti kontrak production sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, kontrak beli sewa, kontrak leasing, dan kontrak franchise.

Untuk mengetahui sejarah perkembangan pemerintahan di daerah harus pula mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan Undang - Undang Dasar.

Buku ini menulis dan mengkaji masalah perpajakan baru setelah lebih dari 9 tahun , materi dari buku ini adalah tentang hasil penelitian dari peraturan perundang undangan di bidang perpajakan

Buku Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara karya Encup Supriatma adalah kajian yang mengeksplorasi bagaimana politik dan sistem birokrasi berkembang di berbagai negara, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan makalah mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak, tindak pidana narkotika, peranan balai pemasyarakatan, dan kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Keterangan Estimasi Ongkos Kirim Review (0) Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah semakin berkembang dengan pesat dan cepat. Kemudahan-kemudahan yang di berikan dapat menjadi faktor penyebab munculnya jenis kejahatan baru yang semakin berkembang. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka, tapi merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah dengan melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI. Buku Perlindungan Hukum terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa maupun pada pembaca karena terkait dengan pemahaman perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan saja terkait perangkat lunak (software) akan tetapi menyangkut hardware dan teknologi lainnya yang terkait dengan teknologi hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (ide atau gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga lebih cepat sebarannya, serta lebih lama penyimpanannya, seperti teknologi penyiaran, teknologi telekomunikasi dan aplikasi teknologioktor tentang batasan perlindungan hak cipta dan hak paten. Buku ini juga disertai dengan analisis terhadap suatu kasus sehingga diharapkan pembaca dapat lebih mudah di dalam mendalami dan memahami isi dan materi buku ini.

Buku ini sangat relevan bagi aktivis HAM, pembuat kebijakan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan keberanian para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Buku perpajakan ini khusus disusun untuk memenuhi buku refrensi ujian sertifikasi Akuntan Publik (USAP) oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia dan Program Studi Akuntansi serta Program Studi Magister Akuntansi sesuai dengan pengelaman penulis selama mengajar pada program studi tersebut dan bimbingan belaJar Ujian Sertifikasi Akuntan Publik.