Dashboard UPT Perpustakaan

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku "Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender" membahas bagaimana instrumen hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Buku ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang berbagai aspek hak asasi perempuan, peraturan hukum yang relevan, dan tantangan dalam implementasinya.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang anjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema pokok buku ini dirinci dalam delapan bab yang menjadi pokok pembahasan: Pengenalan terminologi tentang anjak-piutang. sejarah, konsep, dan dasar hukum (Bab 1 dan 2). Konstruksi hukum bagi Hak Tagih Factor, yang mencakup jual beli piutang dagang, pengaturan anjak- piutang (Factoring) di Indonesia, analisis berbagai putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap sengketa di bidang transaksi anjak-piutang dan pembelian atau pembiayaan utang, analisis perbedaan karakter antara jual beli piutang terhadap pembiayaan, termasuk mengevaluasi empat macam model anjak-piutang (Bab 3). Berbagai syarat khusus yang penting diperjanjikan, meliputi hak tagih kreditor dan syarat pemberitahuan, beban dan risiko kegagalan pembayaran piutang dagang, klausula yang perlu diatur dalam perjanjian anjak-piutang (Bab 4-6). Berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran piutang dagang, escrow account, diskon, pajak beban klien, syarat dan kondisi kegagalan, dan pengakhiran serta pembatalan. Tak lupa pula, buku ini dilengkapi dengan berbagai aturan-aturan yang terkait serta berbagai contoh formulir yang dipakai.

Buku "Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik" karya Frans Ceunfin memberikan analisis mendalam tentang dasar-dasar filosofis dari hak asasi manusia (HAM) dalam konteks filsafat hukum dan filsafat politik. Buku ini membahas secara komprehensif bagaimana HAM dipahami, dipertahankan, dan diterapkan melalui lensa pemikiran filosofis yang mendasarinya.