Dashboard UPT Perpustakaan

Buku Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata ini memuat pengertian-pengertian mendasar tentang perjanjian perdata dan perikatannya. Terutama pengertiannya Perdata tertulis(KUH Perdata,KUH Sipil,B.W) Materi buku ini dapat dipergunakan untuk bahan pelengkap mata kuliah hukum perdata(I,II,III,IV)dan hukum Dagang(I,II,III,IV)pada perguruan tinggi hukum dan peningkatan pengetahuan hukum para pembaca lainnya yang berminat.

Melihat situasi dan kondisi di Indonesia mengenai perkembangan di bidang pendidikan teknik, di bidang industri serta di bidang pengetahuan teknik, maka buku ini sengaja ditulis dengan harapan dapat memberikan introduksi terhadap pengetahuan lanjut mengenai bahan teknik atau memeberikan dasar terhadap pengetahuan teknik lainnya yang berkaitan. Para pemula yang dasar pendidikannya setaraf dengan pendidikan SMA dapat membaca buku ini dengan mudah. dengan demikian diharapkan buku ini dapat memeberikan sumbangan lebih tepat dan lebih cocok terhadap perkembangan teknologi pada umumnya di Indonesia.

Buku ini berguna bagi para Mahasiswa hukum dan untuk para Praktisi dapat dijadikan sebagai Pedoman

Sejak tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kelahiran undang-undang tersebut telah membawa perubahan terhadapinstitusi Perseroan terbatas dibandingkan dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 36-56. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai penggabungan, peleburan dan pengambil alihan yang sebelumnya sering dilakukan oleh para penguasa berlandaskan pada asas "Kebebasan Berkontrak" dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ini diatur dalam pasal 102-109 UUPT yang kemudian dikeluarkan peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 yang mengatur lebih lanjut hal tersebut. Perlu juga diperhatikan bahwa ternyata ada Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan yang dilarang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 29 dan sanksinya sebagaimana tersebut dalam pasal 47 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Buku ini menawarkan panduan praktis untuk menerapkan teknik ekonometrika dalam analisis data dengan menggunakan SPSS. Dijalal dan rekan-rekan menjelaskan konsep-konsep dasar ekonometrika serta teknik-teknik analisis yang dapat digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi.

Buku ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan mengatasi diskriminasi terhadap wanita dalam konteks sosial dan hukum.

Pengkajian Hukum Tentang Ketentuan Pidana Dalam Penerapan Bioteknologi Kesehatan

Buku "Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa" karya T. Hani Handoko dkk. adalah sebuah kajian mendalam mengenai peran dan strategi pengusaha Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Buku ini membahas bagaimana kelompok Tionghoa telah mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia serta strategi yang mereka gunakan untuk mencapai keberhasilan bisnis.

Buku ini berisi contoh contoh penelitian yang fokus pada psikologi pendidikan dan manajement,khususnya berkaitan dengan prilaku organisasi yang sangat relevan dengan berbagai topok dan masalah yang di jadikan konsep oleh mahasiswa.

Buku ini memberikan panduan kepada guru anak usia dini supaya mampu melakukan kegiatan penilaian perkembangan anak dengan baik, tepat dan akuntabel.

Ketidak pastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Di samping itu, ketidak pastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil serta adil. Ketidak pastian ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontardiktif satu sama lain. Seklain itu, juga karena ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan.

Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang kebatalan perjanjian dalam hukum Indonesia, serta implikasinya dalam praktik hukum sehari-hari.

Tulisan dalam buku ini berisi hasil percobaan kajian terhadap kandungan nilai sosial dan asas hukum dalam pancasila.

Isi buku mencakup tujuan dan maksud dari tindakan penuntutan, peran jaksa penuntut umum dalam tahap prapenuntutan, teknik penyusunan surat dakwaan yang benar, berbagai bentuk surat dakwaan, serta prosedur pelimpahan berkas perkara pidana ke pengadilan

Secara terminologis, penyitaan merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang disita adalah barang yang ditempatkan dalam penjagaan, yang merupakan barang yang disengketakan. Adapun penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan hingga lahirnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan tindakan penyitaan.