Dashboard UPT Perpustakaan

Sebagai struktur yang baru, Sistem Peradilan Satu Atap, membutuhkan aspek penting lainnya dan tidak hanya sekedar penataan organisatoris dan manajemen. Penulis buku ini mencoba mengemukakan urgensi yang lain mengenai pentingnya membangun sumber daya manusia atau kualitas para hakim yang menjadi pelaku utama dalam ranah peradilan. Selain itu, pembahasan materi di dalamnya juga tidak berhenti pada pembahasan substansi secara positif-normatif-legalistik, melainkan memasuki suatu wilayah studi perilaku, sebagaimana dilakukan ilmu hukum yang dikenal sebagai "behavioral jurisprudence". Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, Khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para aparat dan pemerhati dunia peradilan di Indonesia. Selamat membaca

Buku "Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya" membahas secara mendalam tentang proses peralihan hak milik atas tanah dan bagaimana pendaftarannya dilakukan di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman tentang prosedur, aturan hukum, dan berbagai aspek teknis serta administratif yang berkaitan dengan peralihan hak tanah, baik dalam transaksi individu, keluarga, maupun institusi

Menjelaskan aneka teknik peramalan yang sering maupun jarang dipakai, baik yang kuno maupun yang baru, kuantitatif maupun kualitatif. Buku ini merupakan pengembangan dari bahan ajar kuliah Pengantar Ekonometrika, Ekonometrika Time Series di tingkat sarjana dan Ekonometrika Terapan di tingkat magister yang disampaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Berdasarkan teori yang dipaparkan, pembaca dapat mengaplikasikan teknik-teknik dengan bantuan software statistik seperti STATA dan Eviews.

Buku ini mengupas secara rinci, mulai dari bagaimana Sumba Kontrak Pola BLM ini dilaksanakan, bagaimana keuntungannya serta tak lupa apa kendalanya. Namun dari hasil penelitian, penulis telah menyatakan bahwa Pola BLM ini sangat bermanfaat bagi pengembangan sapi potong. Para pejabat dikalangan peternakan, para industriawan dan peneliti peternakan serta para mahasiswa maupun dosen di bidang peternakan sangat dianjurkan untuk membaca buku ini, karena buku ini akan sangat berguna dalam merencanakan suatu program pengembangan sapi potong.

BUKU INI DIMAKSUDKAN UNTUK MERANGKUM PENGALAMAN, SEJALAN DENGAN TEORI PENULIS DAPATKAN DALAM UPAYA MEMPERKAYA TULISAN DALAM KHASANAH BIROKRASI MAUPUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas peranan dan kedudukan wanita di Indonesia dan menawarkan perspektif berharga tentang bagaimana perubahan sosial dan kebijakan dapat mempengaruhi kehidupan wanita di negara tersebut. Buku Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia karya Maria Ulfah Subadio menyajikan analisis mendalam tentang posisi wanita dalam masyarakat Indonesia serta perubahan dan tantangan yang mereka hadapi.

Buku "Peranan Jepang di Asia" membahas pengaruh dan kontribusi Jepang dalam konteks politik, ekonomi, dan budaya di wilayah Asia. Penulis mengkaji sejarah hubungan Jepang dengan negara-negara Asia, mulai dari era kolonial hingga periode modern. Buku ini menyoroti peran Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan investasi di negara-negara tetangga. Selain itu, penulis juga membahas aspek diplomasi dan kerjasama regional, termasuk inisiatif Jepang dalam organisasi internasional dan program bantuan.

Buku ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi usaha menyusun kebijksanaan nasional yang tengah dirintis oleh para ahli maupun para pengambil keputusan di tingkat nasional.

Buku "Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia" karya Eddy Kurniadi mengkaji kontribusi dan peran pemuda dalam proses pembangunan politik di Indonesia. Buku ini mengeksplorasi berbagai aspek keterlibatan pemuda dalam politik, dari sejarah hingga tantangan yang dihadapi, serta menawarkan pandangan tentang bagaimana pemuda dapat lebih berperan dalam pembangunan politik di masa depan.

Buku Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU) merupakan buku yang pertama yang mengkaji dan menganalisis secara siste- matis tentang cara-cara merancang akta, memorandum of understanding (MoU) dan kontrak. Buku Perancangan Kontrak dan Memorandum of Under- standing (MoU) ini terdiri atas tujuh bab. Bab 1 tentang pengertian dan asas- asas dalam perancangan kontrak, Bab 2 tentang pengertian dan fungsi kontrak, Bab 3 tentang tinjauan yuridis tentang akta, Bab 4 tentang Memorandum of Understanding (MoU), Bab 5 tentang prinsip dan faktor-faktor yang harus di- perhatikan dalam perancangan kontrak, Bab 6 tentang tahap-tahap dalam peran- cangan kontrak, dan Bab 7 tentang struktur dan anatomi kontrak. Dalam bab tujuh ini, tidak hanya dianalisis struktur kontrak yang lazirn dibuat antara warga negara Indonesia atau badan hukurn Indonesia dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia lainnya, tetapi juga struktur kontrak yang berdimensi internasional, yang salah satu pihaknya adalah warga negara asing atau badan hukum asing. Setiap pembahasan dalam buku ini selalu disertai dengan berbagai contoh, baik yang berupa akta autentik, MoU, maupun contoh-contoh kontrak di bawah tangan maupun yang dibuat oleh para pihak di muka dan di hadapan pejabat. Contoh yang disajikan dalam buku ini adalah kontrak yang berdimensi nasional maupun internasional. Contoh-contoh kontrak dan memorandum of under~ standing dapat dibaca, baik dalam masing-masing bab maupun dalam lampiran buku ini. Di samping itu, di dalam buku ini juga pada akhir setiap bab dilengkapi dengan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk rnempermudah para maha- siswa/pembaca untuk memahami dan menelaahnya lebih lanj ut. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa S-1 Fakultas Hukum seluruh Indonesia dan mahasiswa S-2 Program Pascasarj ana Kenotariatan.

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah kerja sama pendayagunaan dokumen dan informasi hukum yang tersebar di instansi pemerintah (pusat/daerah) dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pada awalnya ditempuh dengan upayah pembaku seragaman unsur-unsur JDIHN oleh panitia Koordinasi JDIHN yang terdiri dari ahli dokumentasi, perpustakaan dan informasi.

Sasaran undang-undang perpajakan kali ini bertujuan menjaring objek pajak PPh dan PPN sebanyak-banayaknya. Hal ini dapat terlihat antara lain pada perubahab tarif pelapisan tarif pajak penghasilan (PPh), pembatasan jenis pajak masukan yang bisa dikreditkan dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Hilangnya fasilitas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP "non eksportir" dan sebagainya.

Perbandingan hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya masih relatif muda. Namun demikian manfaatnya semakin dirasakan, sehingga dimasukkan dalam kuri-kulum di semua Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta. Perbandingan hukum mempunyai banyak kegunaan, manfaat serta fungsinya tidak kecil bagi berbagai bidang antara lain: berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. berfungsi bagi praktik dan pembinaan hukum. berfungsi dalam rangka perencanaan hukum. Di samping terdapat pula berbagai kegunaan dalam ilmu pembantu Hukum Perdata Internasional, Pendidikan penasihat yuridis, pem-baruan hukum dan lain sebagainya (Prof. Taher Tungadi, SH). Prof. R. Subekti, SH. juga mengatakan bahwa buku-buku ten-tang Perbandingan Hukum masih langka, sehingga keberadaan buku-buku mengenai Perbandingan Hukum sangat dibutuhkan ter-utama bagi para mahasiswa dalam rangka mempelajari ilmu hukum dan oleh para praktisi hukum sehubungan dengan semakin luasnya masalah-masalah bersifat nasional maupun internasional yang harus diselesaikan

Sejarah dan latar belakang terbentuknya Perbandingan Hukum dalam Ilmu Hukum yaitu sejak studi perbandingan hukum telah dimulai ketika Aristoteles (384-322 SM) melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Politics. Solon juga melakukan melakukan penelitian atau studi perbandingan hukum ketika menyusun hukumAthena (650-558 SM). Studi perbandingan hukum berlanjut pada abad pertengahan dimana dilakukan studi perbandingan antara hukum Kanonik dan hukum Romawi, dan pada abad 16 di Inggris telah memperdebatkan kegunaan hukum Kanonik dan hukum Kebiasaan. Studi perbandingan tentang hukum kebiasaan di Eropa pada waktu itu telah dijadikan dasar penyusunan asas-asas hukum perdata (ius civile) diN Jerman.

Hukum pidana di berbagai negara dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sistem hukum, dan kebutuhan masyarakatnya. Secara umum, terdapat dua sistem hukum pidana utama di dunia, yaitu Civil Law (hukum sipil) dan Common Law (hukum umum). Namun, ada juga sistem hukum campuran dan sistem hukum berbasis agama.