Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini memuat tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, Tujuan Negara Menguasai Tanah, Pengadaan Hak Atas Tanah, Konsep Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum, Pengertian Pengadaan Hak Atas Tanah, Dasar Hukum Pengadaan Hak Atas Tanah, Prinsip Untuk Kepentingan Umum, Bentuk Pengadaan Hak Atas Tanah, Tata Cara Pengadaan Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

Tidak ada sesuatu yang diam dan statis, tidak ada kebenaran yang mendahului teks, tidak ada kesadaran tentang alam semesta ini tanpa pergulatan pemahaman, tidak ada jaringan makna tanpa tanda-tanda yang saling bertabrakan, tidak ada dialektika tanpa komunikasi wacana, serta tidak ada pemahaman yang mengemuka tanpa menggali secara radikal. Tidak ada nilai hukum ideal yang akan muncul jika tidak ada aktifitas mencari dan menggali demi suatu hakikat yang sebenarnya. buku ini kiranya dapat dijadikan pijakan awal dalam memulai wacana dalam proses pencarian.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Ugasi mengadakan suotu PERATUN khanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan ass asas yang berlaku bagi (dan harus dipegang teguh oleh) suatu negara hukum Akan tetapi yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan obyektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan oleh pejabat eksekutif kita. (Sunaryati Hartono, 1976: 18-19)

Buku ini menjelaskan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara, yang merupakan salah satu hal yang wajib diketahui oleh setiap mahasiswa hukum dan yang berminat dengan hukum

Materi-materi yang berkenaan dengan hukum formal peradilan tata usaha negara dibahas dalam buku ini yang memang sudah sejak lama dipakai sebagai buku teks pada fakultas hukum dalam kajian yang relevan. Namun dalam edisi kali ini mengalami revisi dan up date agar sesuai dengan beberapa amandemen terhadap undang-undang yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara.

Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" membahas secara komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum acara ini mengatur tata cara bagi pencari keadilan dalam bertindak di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

PTUN adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sistem peradilan PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini menguraikan asas-asas peradilan PTUN, seperti asas audi et alteram partem (hak didengar), asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan sidang untuk umum.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, tidak berapa mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang ilmu hukum lainnya dan tidak pula mendapat tempat yang layak dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum. Buku ini dimaksudkan khususnya untuk memenuhi kebuthan para mahasiswa fakultas hukum akan kepustakaan tentang hukum acara perdata agar dapat lebih memahami dan menguasainya.

Hukum acara perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan, persiapan sidang, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Ini adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang atau badan hukum mempertahankan hak-haknya melalui proses hukum di pengadilan.

Buku ini berisi penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur)beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 bab. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab enam tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab tujuh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab delapan tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab sembilan tentang proses acara verstek. Bab sepuluh tentang eksepsi dan bantahan. Bab sebelas tentang gugatan rekonvensi. Bab dua belas tentang pembuktian. Bab tiga belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir bab empat belas tentang putusan pengadilan.