Dashboard UPT Perpustakaan

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Hukum Indonesia: Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sistem hukum Indonesia adalah campuran dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Struktur Hukum: Terdiri dari peraturan perundang-undangan, lembaga negara, dan aparat penegak hukum yang bekerja bersama untuk menjamin keadilan dan ketertiban. Prinsip Dasar Hukum: Berorientasi pada keadilan sosial, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Peran dan Fungsi Hukum: Sebagai sarana pengaturan kehidupan bermasyarakat, alat rekayasa sosial, dan pelindung hak serta kewajiban warga negara. Tantangan dalam Penerapan Hukum: Mencakup keberagaman budaya, kesenjangan sosial, dan korupsi, yang memengaruhi implementasi sistem hukum di Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum (PIH) karena PHI merupakan bagian kecil dari ilmu hukum yang mencakup berbagai hukum di dunia. Akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat karena memiliki objek yang sama, yaitu hukum. Hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku saat ini di wilayah Indonesia, sehingga disebut juga hukum positif indonesia atau hukum positif (ius constitum). Hukum Indonesia ditentukan oleh isi dari hukumnya, baik hukum undang-undang maupun hukum adat. Adapun objek pelajaran hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia; Pembahasan mengenai asas-asas , norma-norma dan tujuan dari hukum, baik yang tertulis dalam UUD, UU, peraturan pemerintah maupun keputusan lainnya. Keberadaan hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah Bangsa Indonesia. Pascaproklamasi Kemerdekaan , Indonesia memiliki dua tradisi yang masing-masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada awalnya, pemuka-pemuka nasional membangun hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial yang tidak mudah. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Seyogianya akar sejarah hukum Indonesia yang berbasis tradisi dapat direalisasikan menjadi konstitusi yang memerhatikan dan memadukan secara serasi, selaras dan seimbang antara kebutuhan lokal, nasional , dan global agar tercipta suatu keseimbangan kehidupan bangsa di tengah suasana saling kebergantungan antar bangsa , regional maupun internasional.

Hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum yang secara keperdataan artinya dilindungi Hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan, dan sebagainya. Salah satu uraian yang menarik dalam buku ini adalah pembahasan tentang kedurhakaan istri kepada suami dan sebaliknya, suami yang berlaku nusyuz kepada istri, lalu bagaimana solusinya? Berbagai metode dan cara dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga muslim, belum ada yang representatif. Hal itu terbukti semakin banyaknya perceraian, semakin banyak dan sadisnya kekerasan dalam rumah tangga, dan semakin beraninya kaum perempuan beraktivitas hingga mengalahkan kaum laki-laki. Ketika terjadi demikian, apakah hukum keluarga dapat dimanifestasikan? Dengan demikian, konflik keluarga dengan mudah dapat ditangani dengan baik. Supaya lebih mendalam dan menghasilkan berbagai teori yang berkaitan dengan hukum keluarga, lebih baik para pembaca terus menyimak dan mengambil manfaat keilmuan dari buku ini.

Buku ini mengupas secara sistematis dan melampirkan beberapa perjanjian ekstradisi penting antara Indonesia dengan beberapa negara asing, serta penulis buku ini adalah seorang yang terlibat langsung dalam dunia diploma mewakili Indonesia dalam pembentukan perjanjian ekstradisi. Demikian menjadikan buku ini suatu sumber yang tepat sekaligus lengkap sebagai referensi untuk bidang ilmu Hukum Pidana Internasional yang mutakhir.

Buku ini memberikan pengantar yang komprehensif tentang ilmu ekonomi, membekali pembaca dengan pemahaman yang diperlukan untuk menganalisis isu-isu ekonomi yang kompleks.

Buku ini merupakan panduan bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi, dengan fokus pada teori-teori ekonomi lanjutan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Gilarso menyajikan konsep-konsep dengan jelas dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman.

Dalam buku ini mahasiswa dibekali dengan pengetahuan minimal untuk dipergunakan sebagai landasan dalam mempelajarti dan mendalami berbagai bidang hukum.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan segala sesuatu yang ada dalam "bangunan" bernama hukum, sekaligus merupakan suatu bekal pengetahuan yang setidaknya akan berguna sebagai landasan dalam mempelajari berbagai bidang hukum dalam studi selanjutnya. Sebagai sebuah sketsa, buku ini merupakan bagian dari keluasan materi Pengantar Ilmu Hukum dan sebuah upaya pembuka jalan bagi para mahasiswa yang berminat mempelajari ilmu hukum. Dengan kalimat sederhana dan lugas, penulis menyajikan setiap materi buku ini agar dapat mudah dipahami para penstudi hukum pada tahap-tahap awal. Untuk itu, buku ini menjadi penting bagi para mahasiswa hukum tingkat awal dan para dosen ilmu hukum sebagai bahan panduan kuliah.

Buku ini adalah buku pertama yang mengkaji hokum pajak dalam bahasa Indonesia. Sebagamana buku-buku tentang hukum yang benyak bersumber dari hukum di Belanda, publikasi sebelumnya mengenai hukum pajak umumnya berbahasa Belanda. Cita-cita penerbitan buku ini adalah untuk mencapai masyarakat yang peduli pajak, dan tentu saja agar terbentuk mental aparatur pajak yang disiplin dalam menghimpun dana masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Buku ini merupakan pembaharuan, perlengkapan dan penyesuaian kembaliu dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kuliah-kuliah

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diambil dari sebagian kekayaan warganya; kelalaian dalam membayar dan menyetor pajak bisa menimbulkan tindakan hukum. Kehormatan seseorang atau badan hukum sebagian juga diukur dari loyalitasnya dalam membayar pajak, sehingga wajarlah apabila timbul ungkapan:"warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak". Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan wajib pajak yang didalamnya termuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.

Buku ini dapat menjadi literatur dalam mata kuliah ilimu komunikasi. Buku ini disusun secara sistematis, dengan penyajian materi yang lengkap dan mudah dipahami.

Kencana membahas berbagai teori dasar tentang pemerintahan, termasuk teori kekuasaan, teori negara, dan teori pemerintahan. Buku ini menjelaskan konsep-konsep penting seperti kekuasaan, wewenang, legitimasi, dan birokrasi. Ini juga mencakup berbagai pendekatan dalam mempelajari pemerintahan, baik dari sudut pandang politik, sosial, maupun hukum.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengantar yang komprehensif tentang ilmu politik, mencakup teori-teori dasar, konsep-konsep utama, dan struktur politik. Buku ini dirancang untuk mahasiswa, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dalam memahami dinamika politik dan pemerintahan.