Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" karya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. merupakan referensi fundamental bagi praktisi dan mahasiswa hukum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan hukum terbaru hingga awal tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting dalam Edisi Revisi tersebut:
1. Landasan Hukum Utama
Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) masih menjadi dasar utama, edisi revisi kini mengintegrasikan perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif di tahun 2026.
2. Pembaruan Signifikan dalam Edisi Revisi:
Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Pembahasan lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kini telah diformalisasi dalam regulasi Kejaksaan dan Kepolisian.
Digital Evidence (Bukti Elektronik): Perluasan bab mengenai alat bukti yang menyesuaikan dengan UU ITE terbaru, mencakup validitas informasi elektronik dalam persidangan.

Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" karya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. merupakan referensi fundamental bagi praktisi dan mahasiswa hukum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan hukum terbaru hingga awal tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting dalam Edisi Revisi tersebut:
1. Landasan Hukum Utama
Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) masih menjadi dasar utama, edisi revisi kini mengintegrasikan perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif di tahun 2026.
2. Pembaruan Signifikan dalam Edisi Revisi:
Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Pembahasan lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kini telah diformalisasi dalam regulasi Kejaksaan dan Kepolisian.
Digital Evidence (Bukti Elektronik): Perluasan bab mengenai alat bukti yang menyesuaikan dengan UU ITE terbaru, mencakup validitas informasi elektronik dalam persidangan.

Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" karya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. merupakan referensi fundamental bagi praktisi dan mahasiswa hukum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan hukum terbaru hingga awal tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting dalam Edisi Revisi tersebut:
1. Landasan Hukum Utama
Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) masih menjadi dasar utama, edisi revisi kini mengintegrasikan perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif di tahun 2026.
2. Pembaruan Signifikan dalam Edisi Revisi:
Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Pembahasan lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kini telah diformalisasi dalam regulasi Kejaksaan dan Kepolisian.
Digital Evidence (Bukti Elektronik): Perluasan bab mengenai alat bukti yang menyesuaikan dengan UU ITE terbaru, mencakup validitas informasi elektronik dalam persidangan.

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.