Dashboard UPT Perpustakaan

Materi-materi yang berkenaan dengan hukum formal peradilan tata usaha negara dibahas dalam buku ini yang memang sudah sejak lama dipakai sebagai buku teks pada fakultas hukum dalam kajian yang relevan. Namun dalam edisi kali ini mengalami revisi dan up date agar sesuai dengan beberapa amandemen terhadap undang-undang yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara.

PTUN adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sistem peradilan PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini menguraikan asas-asas peradilan PTUN, seperti asas audi et alteram partem (hak didengar), asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan sidang untuk umum.

PTUN adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sistem peradilan PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini menguraikan asas-asas peradilan PTUN, seperti asas audi et alteram partem (hak didengar), asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan sidang untuk umum.

PTUN adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sistem peradilan PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini menguraikan asas-asas peradilan PTUN, seperti asas audi et alteram partem (hak didengar), asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan sidang untuk umum.

PTUN adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sistem peradilan PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini menguraikan asas-asas peradilan PTUN, seperti asas audi et alteram partem (hak didengar), asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan sidang untuk umum.

PTUN adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sistem peradilan PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini menguraikan asas-asas peradilan PTUN, seperti asas audi et alteram partem (hak didengar), asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan sidang untuk umum.

Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" membahas secara komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum acara ini mengatur tata cara bagi pencari keadilan dalam bertindak di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" membahas secara komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum acara ini mengatur tata cara bagi pencari keadilan dalam bertindak di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" membahas secara komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum acara ini mengatur tata cara bagi pencari keadilan dalam bertindak di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" membahas secara komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum acara ini mengatur tata cara bagi pencari keadilan dalam bertindak di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (Eigenrichting), atau mempertahankan Hukum Perdata materiil dengan perantara hakim (Peradilan) atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.