Dashboard UPT Perpustakaan

Hukum Acara Perdata (HAP) adalah hukum formal yang mengatur tata cara mengajukan dan menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, menjamin ditegakkannya hukum perdata materiil, meliputi prosedur gugatan, pembuktian (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah), mediasi, hingga upaya hukum (banding, kasasi), yang menggabungkan teori dengan praktik melalui peraturan seperti HIR (Jawa/Madura) dan RBG (luar Jawa/Madura), dengan tujuan memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan keadilan bagi para pihak. Teori Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata (HAP) adalah hukum formal yang mengatur tata cara mengajukan dan menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, menjamin ditegakkannya hukum perdata materiil, meliputi prosedur gugatan, pembuktian (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah), mediasi, hingga upaya hukum (banding, kasasi), yang menggabungkan teori dengan praktik melalui peraturan seperti HIR (Jawa/Madura) dan RBG (luar Jawa/Madura), dengan tujuan memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan keadilan bagi para pihak. Teori Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata (HAP) adalah hukum formal yang mengatur tata cara mengajukan dan menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, menjamin ditegakkannya hukum perdata materiil, meliputi prosedur gugatan, pembuktian (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah), mediasi, hingga upaya hukum (banding, kasasi), yang menggabungkan teori dengan praktik melalui peraturan seperti HIR (Jawa/Madura) dan RBG (luar Jawa/Madura), dengan tujuan memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan keadilan bagi para pihak. Teori Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, tidak berapa mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang ilmu hukum lainnya dan tidak pula mendapat tempat yang layak dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum. Buku ini dimaksudkan khususnya untuk memenuhi kebuthan para mahasiswa fakultas hukum akan kepustakaan tentang hukum acara perdata agar dapat lebih memahami dan menguasainya.

Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, tidak berapa mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang ilmu hukum lainnya dan tidak pula mendapat tempat yang layak dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum. Buku ini dimaksudkan khususnya untuk memenuhi kebuthan para mahasiswa fakultas hukum akan kepustakaan tentang hukum acara perdata agar dapat lebih memahami dan menguasainya.

Hukum acara perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan, persiapan sidang, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Ini adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang atau badan hukum mempertahankan hak-haknya melalui proses hukum di pengadilan.

Hukum acara perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan, persiapan sidang, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Ini adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang atau badan hukum mempertahankan hak-haknya melalui proses hukum di pengadilan.

Hukum acara perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan, persiapan sidang, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Ini adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang atau badan hukum mempertahankan hak-haknya melalui proses hukum di pengadilan.

Buku ini berisi penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur)beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 bab. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab enam tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab tujuh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab delapan tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab sembilan tentang proses acara verstek. Bab sepuluh tentang eksepsi dan bantahan. Bab sebelas tentang gugatan rekonvensi. Bab dua belas tentang pembuktian. Bab tiga belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir bab empat belas tentang putusan pengadilan.

Secara terminologis, hukum acara pidana dapat dilihat dengan tiga tingkatan. Pertama sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntunan, pemeriksaan sidang sampai dengan keputusan pengadilan.