Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Hukum Adat Indonesia adalah sistem hukum asli dan tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat di seluruh Indonesia, berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan nilai-nilai budaya lokal.

Hukum Adat Indonesia adalah sistem hukum asli dan tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat di seluruh Indonesia, berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan nilai-nilai budaya lokal.