Dashboard UPT Perpustakaan

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Sengketa atas kekayaan intelektual pada dasarnya bisa terjadi dalam ranah nasional maupun internasional yang melibatkan pihak asing. Buku ini mencoba merangkai cara-cara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, maupun dalam ranah intenasional, baik secara litigasi melalui lembaga pengadilan maupun non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Desakan untuk memahami persoalan hukum di republik ini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. Hal ini disebabkan hampir setiap detik, masyarakat berada dalam pengawasan hukum yang sangat ketat. Di sisi lain, media massa tak pernah berhenti memberitakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan derajat sanksi yang berbeda-beda. Khusus dalam kasus hukum perdata, hampir setiap saat masyarakat terlibat dalam kasus sengketa lahan, perebutan harta warisan, mekanisme pembagian harta yang tak adil, dan sebagainya.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana pun diberlakukan, asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Ugasi mengadakan suotu PERATUN khanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan ass asas yang berlaku bagi (dan harus dipegang teguh oleh) suatu negara hukum Akan tetapi yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan obyektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan oleh pejabat eksekutif kita. (Sunaryati Hartono, 1976: 18-19)

Ugasi mengadakan suotu PERATUN khanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan ass asas yang berlaku bagi (dan harus dipegang teguh oleh) suatu negara hukum Akan tetapi yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan obyektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan oleh pejabat eksekutif kita. (Sunaryati Hartono, 1976: 18-19)