Dashboard UPT Perpustakaan

otonomi daerah umumnya membahas tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Buku ini juga seringkali mengupas tentang sejarah otonomi daerah, konsep, tujuan, prinsip, dan implikasinya terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka tujuan pemungutan pajak, adalah untuk dipergunakan membiayai kepentingan umum seperti: pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maupun keperluan untuk memebiayai penyelenggaraan pemerintah dan sebagainya.

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum pajak. Mengingat masih kurangnya penulis yang mengangkat dan membahas masalah Hukum Administrasi Negara Khususnya bidang Hukum Pajak, maka karya ini merupakan Khasana penambah bagi kepustakaan akademis maupun khalayak umum yang meminati persoalan Hukum Pajak

Buku ini membahas aspek hukum yang mengatur pasar modal, penting bagi pemahaman dan praktik investasi di pasar saham.

Intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum. Demikian juga bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi seorang tersangka besar kemungkinan dapat dibuktikan melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan.

Buku ini merupakan karya komprehensif yang mengupas aspek hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Dimulai dengan membahas struktur sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945, buku ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan selanjutnya ke kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki otoritas otonom berdasarkan undang-undang

Buku ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada hukum pemerintahan desa dan dinamika hukum di Indonesia. Dengan memahami konteks dan sejarah hukum desa, diharapkan penerapan dan pengembangan hukum pemerintahan desa dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di Indonesia.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 lalu menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Timur. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan beberapa proyek di Jawa Timur.

Buku ini menguraikan secar rinci hal-hal yang bertalian dengan pengankutan barang dan penumpang, baik secara regional,nasional maupun internasional. Pembahasan didasarkan atas hukum dan peraturan-peraturan nasional maupun internasional, yang mengatur masalah pengangkutan barang dan penumpang.

Buku ini disusun dengan sedikit banyak mencantumkan praktik negara berkembang dalam menyeleseikan sengketa . pendekatan ini relevan guna memberikan gambaran mengenai peran dan kontribusi yang diberikan indonesia dan negara sedang berkembang.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini mengatur segala aspek perbankan, termasuk pembentukan bank, kegiatan usaha, hubungan dengan nasabah, dan pengawasan oleh pemerintah. Selain UU Perbankan, ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lebih detail mengatur kegiatan perbankan.

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBN. Ciri-ciri tersebut, yaitu free right liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain; statisme, yaitu negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta; pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud.

Apakah Hukum Perdata Bisa Jadi Pidana? Hukum perdata bisa berubah menjadi tindak pidana, jika kasus tersebut memiliki unsur tindak pidana, seperti adanya bukti perbuatan melanggar hukum (PMH), kerugian yang merugikan pihak lain, dan kelalaian atau kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian besar

Buku ini dinamakan Kompilasi Hukumjaminan. Dinamakan "Kompilasi", karena isinya adalah himpunan dari beberapa bidang hukum jaminan atas benda-benda terdaftar yaitu Hak Tanggungan, Hipotik Pesawat udara dan helikopter serta hipotik kapal.

Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing. Masalah pokok hukum perdata internasional, yaitu penentuan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku (choice of law), dan pengakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pembahasan asas-asas hukum perdata internasional, termasuk teori-teori hukum yang digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku pada suatu perkara lintas negara. Penjelasan mengenai status badan hukum, perbuatan melawan hukum, hukum benda, hukum keluarga, dan lembaga jaminan dalam konteks internasional. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase internasional, termasuk kompetensi absolut dan relatif serta pilihan forum. Cara pemakaian hukum asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.