Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini sengaja penulis beri judul hikim ekonomi indonesia.

Buku ini mengalami perubahan dan penambahan ,perubahan buku ini berkisar pada perbaikan kesalahan redaksional atau pengetikan pada cetakan terdahulu. penambahan buku ini pada bab baru ,yaitu mengenai kedaulatan negara di bidang ekonomi.

Dalam buku ini yang awal mulanya merupakan disertasi, dikaji secara komprehensif Hukum Hak Cipta internasional dan nasional Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah perpustakaan sebagai kajian perbadingan bagi kalangan mahasiswa, praktisi, teoritisi dan bagi mereka yang selalu mencari keadilan sebagai tujuan hukum dan mereka yang mencintai dan mempunyai keinginan untuk mendalami ilmu hukum.

Hukum Internasional ini adalah buku teks yang ringkas bagi para mahasiswa tentang hukum internasional publik masa kini. Buku ini memeberikan gambaran yang jelas serta tujuan yang luas atas berbagai macam konsep hukum internasional. Bersama dengan deskripsi tentang atas dasar yang sesungguhnya. yang kedua duanya penting untuk mengerti sepenuhnya bagi proses hukum internasional. Kedudukan hukum internasional diantara sistem hukum ketatanegaraan, khususnya di Inggris, Amerika Serikat dan Canada.

Buku ini membahas berbgai prinsip serta ketentuan Hukum Internasional Umum.

Hukum Internasional lazim dibagi atas aturan-aturan umum serta aturan-aturan khusus. Buku ini membahas aturan-aturan khusus dalam Hukum Internasional berdasarkan bidangnya masing-masing yaitu hukum laut internasional, hukum angkasa, hukum diplomatik dan konsuler, hukum humaniter(hukum perang), hukum perjanjian internasional dan hukum organisasi internasional. Dalam buku ini penulis membahas ketentuan-ketentuan menurut bidang-bidang yang disebut diatas(khusus) Hukum Internasional, seperti yang sudah disebutkan di atas. Pembahasan buku ini bertumpu kepada hukum internasional yang bersifat publik dan bukan yang bersifat perdata seperti hukum perdata dan hukum dagang internasional.

Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan studi dan perbandingan bagi siapa saja yang berminat untuk m,endalami ajaran Islam, khususnya dalam sejarah hukum kekeluargaan.

Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat, dan karakter masing - masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksud sebagai perbandingan dari kondisi umat islam di nusantara, di samping taat beragama, juga kokoh memegang adat, sesuai dengan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla. Syarak mangato, adat mamakai Hukum keluarga, umpamanya, dalam bahasan ini adalaha masalah perkawinan, kepemilikan harta dan warisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak, yang berkembang dalam hukum keluarga adat (khususnya hukum adat minangkabau) dan hukum keluarga islam.

Buku ini merupakan disertasi penulis yangn telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperoleh Doktor ilmu Hukum. Dengan mengangkat topik :Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap eutanasia, penulis ingin membuka dan memberikan gambaran mengenai kajian secara komprehensif mengenai eutanasia yang muncul dari berbagai aspek, baik dari aspek agama, sosial dan budaya, etika, hak asasi manusia dan terutama dari aspek hukum. Pengaturan mengenai eutanasia dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia pasien di Indonesia. Hal ini terutama lagi adalah memberikan pedoman dan panduan bagi profesi kedokteran dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien.

BAB 1 Deskripsi Hukum, Kaidah Hukum, Dan tujuan Hukum BAB 2 Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan BAB 3 Sifat dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Buku ini disusun sebagai persembahan bagi pejuang dan aktivis pekerja yang dengan gigih disertai semangat yang tinggi tidak henti-hentinya memperjuangkan kebebasan berserikat bagi pekerja. Perjuangan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil seiring dengan tumbangnya era pemerintah orde baru, yang pada masa jaya-jayanya menjadikan serikat pekerja bersifat monolitik dan alat bagi penguasa. Buku ini membahas tentantg makna dan hakekat kebebasan untuk berserikat, batas-batas kebebasan tentang makna dan hakekat kebebasan berserikat yang menyangkut dengan kepentingan umum. Pengatur kebebasan berserikat yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum (rechstart) serta menyelanggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas konsitusi (hukum dasar), sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan dasar dan susunan negara serta prinsip-prisnsip dasar lain yang diterapakan dalam undang-undang NRI tahun 1945. Lingkup peneglola keuangan negara sangatlah luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prisip good governance, agar tercipta optimalisasi dalam pengelolaannya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Undang-Undang ini disahkan DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, dan harga mata uang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Buku Hukum Keuangan Negara akan memberikan berbagai informasi yang ingin Anda ketahui mengenai keuangan negara, termasuk Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Selain Undang-undang ini, buku ini juga menjelaskan tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam UU No 1 Tahun 2004.

Eksistensi dan adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam tidak dapat dielakkan dari pengaruh perubahan sosial yang kian cepat dan terus menuntut pemikiran kreatif dari praktisi.