Dashboard UPT Perpustakaan

Hukum antidumping sebagai perangkat untuk meng-counter praktik dumping hendaknya melindungi kepentingan pengusaha nasional selaku produsen dan juga masyarakat selaku konsumen. Dalam buku ini penulis mengupas hukum antidumping di Indonesia sebagai panduan praktis, yang dilanjutkan dengan suatu analisis sehingga dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis dalam perdagangan internasional.

Buku ini menjelaskan tentang hukum bisnis, persaingan usaha, perbandingan antara di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Eropa yang juga diikuti dengan kajian-kajian mendalam dan kasus-kasus yang terjadi dalam persaingan usaha yang keluar dari kerangka hukum bisnis yang normal.

Buku ini mencoba menelusuri persoalan-persoalan dalam dimensi manusia. khususnya pelaku-pelaku bisnis moderen harus melakukan kontrak-kontrak baik yang bersekala nasional maupun internasional. Persoalan pertama merupakan penelusuran dalam diri manussia dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu dalam berbagai lingkaran kepentingan, salah satunya di bidang bisnis. Selanjutnya dalam berbisnis diperlukan berbagai acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku dan berinteraksi dengan sesama mitra bisnis.

Kepariwisataan adalah sebuah bidang yang sudah lama populer di negeri kita, Indonesia. Bidang ini memang sudah dicanangkan sejak lama oleh pemerintah dan diandalkan potensinya sebagai sebuah industri yang akan memberi kontribusi besar kedalam pendapatan negara. Akan tetapi aspek regulasinya tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh dan komprehensif. Padahal dalam bisnis ini banyak sekali bersinggungan dengan bidang yang lain, seperti aspek Lingkungan Hidup, Pertanahan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Ekonomi, Sosial budaya, serta aspek-aspek lain yang pada akhirnya membuat suatu sistem sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Buku ini mengupas hal-hal tersebut diatas yang disajikan demikian menarik, menampilkan sebuah fakta keterkaitan dengan bidang lain serta aspek regulasi pemerintah dalam bisnis pariwisata. Beberapa analisa diangkat didalamnya dengan harapan regulasi Bisnis Pariwisata dapat dibenahi menjadi sebuah perangkat hukum yang menjamin bisnis ini berjalan tanpa memberi imbas negatif terhadap aspek lainnya.

Buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan ini tak lain tak bukan adalah edisi kedua dari buku Esensi HukumBisnis yang ditulis oleh penulis yang sama.

MInyak dan gas bumi pada umumnya di temukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis s=disebut jebakan-jebakan struktural dan stratigrafic.

Materi yang dibahas dalam buku ini : Bab 1 Hukum ekonomi Bab 2 Subjek dan objek hukum Bab 3 Hukum perikatan Bab 4 Hukum dagang Bab 5 Surat-surat berharga Bab 6 Hukum asuransi Bab 7 Hak kekayaan intelektual Bab 8 Pasar modal Bab 9 Perlindungan konsumen Bab 10 Anti monopoli dan persaingan tidak sehat Bab 11 Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Bab 12 Penyelesaian sengketa

Tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, melindungi hak asasi manusia, dan mengawasi kekuasaan legislatif serta eksekutif melalui kontrol yudikatif. Hal ini sejalan dengan upaya pembatasan kekuasaan dan penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang diakui dalam konstitusi.

Buku ini membahas tentang penelitian hukum, hukum dan penelitian hukum, tahap-tahap penelitian hukum, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris.

Hukum dapat dipelajari sebagai suatu institusi otonom yang independen ,dengan nilai nilainya ,prinsip prinsipnya ,dokrin dokrin pendidikan profesionalnya dan modus opereandinya.

Hukum dan politik merupakan dua pilar penting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, hubungan antara hukum dan politik selalu menunjukkan interaksi yang dinamis. Kesinambungan tradisi hukum dan nilai-nilai yang diwarisi dari masa lalu bersanding dengan perubahan yang terjadi akibat perkembangan politik, sosial, dan ekonomi.

Buku ini memberikan masukan tentang tugas tugas diplomatik dalam melaksanakan tugas tugas secara efisisien ,dan kepada mereka diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada aturan aturan hukum yang berlaku yaitu hukum diplomatik.

Buku ini mewakili negara ,melindungi warga negara dan diharapkan bisa menjadi buku bacaan yang menarik dan bisa dipergunakan sebagai buku pegangan referensi mahasiswa fakultas hukum.

Buku ini ditulis bukan saja karena kebutuhan yang begitu besar khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Transnasional dan Diplomatik, Tetapi juga karena masih jarangnya kepustakaan mengenai Hukum Diplomatik. Buku ini dapat dipakai sebagai buku pegangan bagi para calon diplomat yang akan menunaikan tugasnya di luar negeri dan siapa saja yang ingin mengetahui seluk beluk Hukum Diplomatik dan konsuler.

Buku Hukum Ekonomi karya Sumantoro adalah karya penting yang membahas interaksi antara hukum dan ekonomi, serta bagaimana kedua bidang ini saling memengaruhi dan membentuk kebijakan, praktik, dan struktur sosial dalam masyarakat. Dalam buku ini, penulis mengupas berbagai aspek dari hukum ekonomi, termasuk teori, praktik, regulasi, dan implementasi yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam, Sumantoro menyajikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana hukum ekonomi berfungsi, diterapkan, dan dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik.