Dashboard UPT Perpustakaan

Hukum acara perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata material. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan "main hakim sendiri" (= "eigenrichting") perlu dicarikan upaya pencegahan dan penguatan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat. oleh karena itu, betapapun pentingnya artinya suatu norma-norma (keadilan) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (perundang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun itu tiada artinya bilamana tidak ditindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum material itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, tidak berapa mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang ilmu hukum lainnya dan tidak pula mendapat tempat yang layak dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum. Buku ini dimaksudkan khususnya untuk memenuhi kebuthan para mahasiswa fakultas hukum akan kepustakaan tentang hukum acara perdata agar dapat lebih memahami dan menguasainya.

Hukum acara perdata adalah keseluruhan aturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan, persiapan sidang, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Ini adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang atau badan hukum mempertahankan hak-haknya melalui proses hukum di pengadilan.

Buku ini berisi penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur)beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 bab. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab enam tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab tujuh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab delapan tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab sembilan tentang proses acara verstek. Bab sepuluh tentang eksepsi dan bantahan. Bab sebelas tentang gugatan rekonvensi. Bab dua belas tentang pembuktian. Bab tiga belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir bab empat belas tentang putusan pengadilan.

Secara terminologis, hukum acara pidana dapat dilihat dengan tiga tingkatan. Pertama sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntunan, pemeriksaan sidang sampai dengan keputusan pengadilan.

dikatakan dalam teori dan praktek, dengan pengertian bahwa disamping mengemukakan teori-teor hukum yang penulis ketahui, juga megemukakan pengalaman praktek hukum ketika penulis menjabat panitera mahkamah militer, mahkamah militer tinggi kemudian terakhir sebagai Oditur Militer (Jaksa Militer). Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktek itulah mendorong penulis untuk menyusun buku ini. Oleh karena itu buku ini dapat digunakan baik penegak hukum dalam praktek, maupun para mahasiswa yang sedang belajar hukum.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Pokok materi yang akan diuraikan berikut ini adalah satu hukum positip, yaitu suatu hukum yang berlaku pada waktu tertentu di dalam suatu negara tertentu. Kalau dilihat dari nama judul buku ini yaitu Hukum Acara Pidana Militer Republik Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum acara berlaku bagi militer atau orang-orang yang dipersamakan dengannya dalam pelaksanaan pengadilan militer, mulai dari sejak pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula pada Hukum Acara Pidana militer ini, sepanjang tidak bertengtangan dengan Asas Hukum Acara Pidana Militer prinsip tersebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana MIliter, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat. Hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: Tradisional, Keagamaan (Magis-religeius), Kebersamaan (Komunal), Kongkrit / Visual, Tebuka

Hukum administrasi pemerintahan daerah adalah cabang hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk bagaimana pemerintah daerah mengambil keputusan dan tindakan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan warga negara. Hukum ini memiliki landasan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah beberapa kali, seperti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Buku ini merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat yang memuat cara mengatur pembayaran perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah

Buku ini disusun berdasrkan pendekatan historis, yaitu diawali dari Hukum Agraria yang berlakupada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-p0k0k Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.

Topik yang dibahas dalam buku ini mencakup seputar Hukum Tanah sebagai bidang utama dari kelompok Hukum Agraria dalam arti luas. Buku ini pokok bahasannya memuat hal-hal pokok yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai konsep teoritik penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Buku ini terdir dari 9 Bab, yang masing-masing bab memuat permasalahan yang berbeda. Bab I Pendahuluan, yang berisikan pengertian hukum, fungsi hukum, pengertian hukum agraria dan hukum tanah, Bab II Hukum Agraria Kolonial, Bab III Hukum Agraria Nasional, Bab IV Ketentuan-ketentuan Pokok dalam Undanhg-Undang Pokok Agraria, Bab V Konsep Teoritik Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah, Bab VI Macam-macam Hak Atas Tanah, Bab VII Pendaftaran Tanah, Bab VIII Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan HAk Atas Tanah, Bab IX Land Reform. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi semua pihak yang ingin memahami dan mengkaji lebih mendalam mengenai Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, lebih khususnya para mahasiswa S2 dan S2, dan para praktisi hukum yang banyak terlibat di bidang keagrariaan.

Persoalan agraria di Indonesia sejak jaman kolonial hingga era milenium ini tak pemah kunjung selesai, bahkan berkecenderungan meningkat. Banyak kajian ilmiah yang juga akan dijabarkan dalam buku ini disebabkan oleh faktor kekeliruan kebijakan (policy) oleh negara yang mempersepsi tanah sebagai komoditi bukan sebagai aset. Demikian pula pemerintah mempersepsikan diri sebagai pemilik atas sumber daya tanah yang dituangkan dalam produk-produk hukumnya. Kesesatan cara pandang ini menyulut dan membesarkan konflik atas sumber daya tanah, baik secara vertikal maupun horisontal sekitar angka 2800 jumlahnya menurut BPN. Buku ini mencoba melakukan telaah ulang dengan mengklasifikasi dan, mensistematisasi kajian-kajian politik hukum dan hukum mengenai sumber daya tanah dengan memberikan tekanan tentang kuatnya variabel politik, sosial, dan budaya terhadap warna regulasi sumber daya tanah. Ini menyiratkan pentingnya pemahaman variabel-variabel tersebut tidak saja bagi lembaga yang mengawaki pengelolaan sumber daya tanah, namun juga para hakim, pengacara, jaksa serta mahasiswa peminat hukum agraria. Membaca isi buku ini akan mengajak pembaca untuk menelusur kembali kebijakan dan pengaturan masalah sumber daya tanah sembari menatap bagaimana kebijakan negara (pemerintah) era transisi ini menyongsong diputuskannya tetap memakai UUPA sebagai dasar kebijakan dan pengaturan tanah di persada pertiwi. secara komprehensif atas

Sejarah dunia mencatat betapa banyaknya usaha yang telah dilakukan manusia dalam memenuhi hasratnya untuk melakukan penerbangan.Mulai dari Leonardo da Vinci yang pertama kali mempersoalkan kemampuan terbang secara ilmiah, Pilatre de Rozier Marquis D'arlandes yang berhasil terbang dengan menggunakan hasil penemuan Montgolfier bersaudara, Blanchard dan Jeffries yang berhasil terbang menyebrangi selat Dover, Wibur dan Orville Wright yang berhasil melakukabn penerbangan terkenal selama 59 detik di Kitty Hawak, North Carolina AS, Henri Farman yang berhasil terbang dengan menggunakan semacam pesawat udara tipe peawat terbang, Charles A. Usaha manusia tersebut semulanya hanya dianggap hal yang spekulatif belaka. belum ada kesadaran maupun perhitungan akan arti kegiatan tersebut bagi umat manusia di muka bumi ini.