Dashboard UPT Perpustakaan

Terbitnya buku hukum laut indonesia ini memberikan wawasan baru bagi para pembacanya,persamaan persepsi dalam penegakan hukum laut ini merupakan suatu kondisi yang penting dalam memasukan langkah sesama aparat penegak hukum,

Edisi ke tiga buku hukum laut dan pengaturannya di Indonesia ini merupakan revisi atau edisi ke dua dengan menambah uraian tentang keanggotaan Indonesia dalm organisasi pengelolaan perikanan komisi perikanan wilayah Pasifika Barat dan Tengah.

Buku ini menggambarkan dan sekaligus memberikan analisa terhadap sejarah perkembangan hukum laut internasional, aturan aturan danj konvensi hukum laut dan instrumen instrumen internasional

Buku ini mencoba untuk memudahkan para pembaca untuk memahami liku-liku hukum lingkungan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Aspek substansinya meliputi : perkembangan Hukum lingkungan, prinsip-prinsip ekologi yang menjadi dasar hukum lingkungan, sistem Hukum lingkungan nasional, pemmbahasan mengenai UU N0.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH, dll.

Buku ini tampil dengan edisi revisi sebagai respon dari berbagai kalangan yang menghedaki agar buku ini dapat diperbaharui, di-apdate, dan hadir dalam bentuk edisi baru. banyak materi yang berubah dan bertambah dari edisi sebelumnya. Perubhan demikian terabsorpsi dari perkembangan yang cukup pesat di bidang lingkungan, khususnya mengenai kebijakan nasional dan global.

Pesatnya pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan keadaan lingkungan, secara ekstrim dapat dikatakan faktor utama rusaknya lingkungan apabila pembangunan tidak memperhatikan lingkungannya. Secara singkat preventif sangat diperlukan penataan peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan yang tepat mendukung jalannya pembangunan.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan. Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarkat serta berbagai faktor pertimbangan pisik, hirologi dan ekosistem maka, luas tanah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan. Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di antara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, disamping itu digolongkan pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang. Kata perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jeni s hukuman pidana sebagaimana dimuat di dalam perundang-undangan. Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Misalnya, kegiatan eksploitas hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi kini semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai sebagai penunjang. Namun dibalik itu, kita sadari atau tidak, dampaknya cukup terasa terutama dibidang lingkunagn hidup. hal ini akan semakin parah apabila tidakmendapatkan perhatian secara serius, karena berkembangnya teknologi dengan bercocoklah berbagai bentuk perusahaan akan mendatangkan pula polusi sebagai "produk" sampingan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di mana permasalahan merger telah diatur secara khusus yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pada dasarnya telah memberikan pegangan dan rambu-rambu bagi pelaku usaha yang bermaksud untuk melakukan merger, begitu pula halnya dengan pihak profesional yuang terlibat dalam proses merger. Namun demikian, pengalaman regulasi merger tersebut akan lebih komprehensif dan berhasil guna jika di bekali juga dengan pemahaman atas literatul-literatul, baik dalam maupun luar negeri yang berisikan pendapat dan pandangan para sarjana dan kalangan praktisi mengenai restrukturisasi pada umumnya dan merger pada khususnya.

Materiyang diangkat dalam buku ini merupakan referensi yang akan memperkaya khazanah mengenai hukum kenotariatan di Indonesia. Penulis banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan notaris sebagai pejabat pubilik beserta landasan hukumnya mulai dari persoalan pengangkatan dan pemberhentian notaris sehingga permasalahn organisasi dan ketentuan sanksi terhadap notaris.

Manusia sebagai individu yang berkehendak selalu berorentasi pada kepentingan dan tujuannya. Sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mengakomodir berbagai kepentingan tersebut, termasuk kearah kepentingan ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian organisasi tersebut dalam dunia bisnis dikenal dengan perusahaan. Agar semua tujuan dan kepentingan yang diakomodasikan dapat dicapai dengan baik, maka suatu orgsnisasi perusahaan perlu suatu pengelolaan sedemikian rupa. Bahkan lebih jauh hukum pun mengatur keberadaannya sebagai badan hukum.

otonomi daerah umumnya membahas tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Buku ini juga seringkali mengupas tentang sejarah otonomi daerah, konsep, tujuan, prinsip, dan implikasinya terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka tujuan pemungutan pajak, adalah untuk dipergunakan membiayai kepentingan umum seperti: pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maupun keperluan untuk memebiayai penyelenggaraan pemerintah dan sebagainya.

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum pajak. Mengingat masih kurangnya penulis yang mengangkat dan membahas masalah Hukum Administrasi Negara Khususnya bidang Hukum Pajak, maka karya ini merupakan Khasana penambah bagi kepustakaan akademis maupun khalayak umum yang meminati persoalan Hukum Pajak

Buku ini membahas aspek hukum yang mengatur pasar modal, penting bagi pemahaman dan praktik investasi di pasar saham.