Dashboard UPT Perpustakaan

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Per-kawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga ter-jadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat seder-hana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.. Aturan tata-tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta per-gaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pe ngalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya

Permasalahan yang berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki sejarah pergerakan yang panjang dan pada praktiknya sudah ada sebelum UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat penggunaan produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana dapat menggunakan ketentuan KUH Pidana.

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah " Hukum Perlindungan Konsumen". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 9 Bab yaitu: (1) Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen; (2) Konsumen dan Pelaku Usaha; (3) Peraturan Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen; (4) Tanggung Gugat Pelaku Usaha; (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (6) Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen; (7) Peran Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen; (8) Perlindungan Konsumen dalam Islam; (9) Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku hukum perlindungan lingkungan ini difokuskan kepada berbagai implikasi dari Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKH).

Pluralisme hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dan plurasilems hukum itu hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat yang berbeda-beda.

Kajian mengenai hak penguasaan atas pertambangan yang disajikan dalam buku ini sangat penting terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja, dll. Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam pengusahaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerinyah. Namun, tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan timbul berbagai hambatan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, semua pihak mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.

Fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan alam secara besar - besaran memiliki dampak besar bukan hanya pada eksistensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal,namun juga nasional bahkan seluruh penghuni bumi.

Hukum ini mengatur bentuk-bentuk dan hubungan hukum usaha negara dalam perdagangan dan kesejahteraan rakyat serta sarana-sarana penunjangnya

Dinamika hukum perbankan nampak dan terasa bahwa terdapat pula fenomena-fenomena baru dalam kebijakan pemerintahakan adanya tuntutan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.Namun demikian nampaknya undang-undang No.10.Tahun 1998 yang menyatu dengan undang-undang No.7 Tahun 1992 masih up to date dikaji dari sistematik undang-undang dan banyak pasal-pasal yang telah cukup mapan dalam pengaturan dunia perbankan .Dapat diperkirakan ke hadiran undang-undang perbankan baru juga akan merupakan perubahan dan penyelesaian,seperti halnya Undang-undang No.10/1998 yang menyatu dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Untuk memudahkan penerapan dan pelaksanaan undang-undang Perbankan ini Undang-undang No.10/1998 dan undang-undang No.7/1992 di susun dalam suatu buku dengan sistematik disesuikan.Selanjutnya berbagai ketentuan pelaksanaan undang-undang Perbankan dilampirkan.Disamping itu dalam buku ini di lengkapi dengan BPPN,Bank Indonesia dan Sistem Nilai Tukar.

Tulisan ini yang disusun antara lain dari catatan panduan kuliah di " Program Pasca Sarjana (Magister Hukum), Penekanan Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Bandung" ini dapat memberi manfaat sesuai harapan diterbitkannya, dan dapat menambah serta dapat melengkapi tulisan-tulisan mengenai Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, yang dewasa ini sedang berada di jajaran depan dalam peningkatan di bidang bisnis dalam kerangka pembangunan nasional Jangka Panjang II (PJP-II), yang di dalam era ini harus mampu berperan dalam AFTA 2002 dan APEC 2002 bagi kemajuan perdagangan internasional, yang berusaha mewujudkan kesejahteraan dunia termasuk Indonesia sebagai masyarakat dunia yang telah termaksud dalam Mukadimah UUD 1945.

Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakukan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Untuk itu pemahaman studi hukum pidana anak sangat penting dalam ranah hukum pidana secara umum.

Hukum pidana bukan sekedar merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, tetapi ia juga adalah cabang dari ilmu hukum.nkarennya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukum pidana juga merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggung jawab dan sanksi (pidana) apa yang dapat dijatuhkan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukan bahwa korporasi memang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya korporasi dalam mencapai tujuanny. melakukan aktivitas-aktivitas tidak saja menguntungkan bahkan sering menyimpang atau melakukan tindak pidana dengan berbagai modus operendi yang dilakukan.

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).