Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini pada dasarnya memberikan gambaran utuh mengenai proses permohonan kepailitan sejak di Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum perdata materiil khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, buku ini dibagi ke dalam sebelas bab, dimana dalam empat bab pertama, setelah bab Pendahuluan, dibahas secara jelas dan terperinci hal-hal yang harus diperhatikan dalam memutus suatu perkara kepailitan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya dalam enam bab terakhir dibicarakan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan debitor yang dapat dimohonkan kepailitan maupun kreditor yang berhak dan berwenang untuk memajukan permohonan kepailitan.

Buku "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia" biasanya berisi panduan dan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar tata hukum di Indonesia. Isi buku ini mencakup konsep-konsep hukum tata negara, hukum administrasi negara, hubungan antara lembaga negara, sistem pemerintahan, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Buku ini sering digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi untuk memahami sistem hukum Indonesia secara komprehensif.

Penatalaksanaan gizi pada atlit merupakan salah satu wewenang ahli gizi seperti yang tercantum pada peraturan Menteri Kesehatan no. 26 tahun 2013

Buku "Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia: Jenjang-jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah" yang diterbitkan oleh UNESCO memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia (HAM) ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Buku ini bertujuan untuk membantu pendidik dan pembuat kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan program pendidikan yang mendidik siswa mengenai hak asasi manusia dan nilai-nilai terkait.

Gagasan untuk menghimpun usulan penelitian secara sederhana timbul setelah berulang kali melihat usulan penelitian yang tidak memenuhi persyaratan.jelas sekali kelihatan berbagai kelemahannya dan kadang-kadang tujunnya begitu kabur sehingga secara berkelakar kami bertanya: " Apa yang kau cari Palupi?"

Istilah bisnis mengarah pada suatu sistem yang melibatkan banyak kelompok dan organisasi.Saling ketergantungan antara berbagai para pelaku bisnis yang membuat begitu dinamisnya suatu bisnis.Pertimbangan seksama tentang peraturan,prosedur,kesempatan dan pihak -pihak yang terlibat dalam bisnis telah memwarnai delapan edisi sebelumnya buku Pengantar Ekonomi Perusahan ini.

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang telah didiskusikan di dalam seminar yang bertema "Pengkajian Ulang Pasal 33 UUD 1945".

Buku ini mencakup seluruh uu perpajakan tahun 2000 dan bersifat praktis regulsi yaitu setiap pasal ,ayat dalam uu perpajakan langsung diberikan penjelasannya,

Tujuan utama dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Melalui dekonsentrasi, diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Buku ini dimaksudkan untuk mengatasi belum tersedianya buku pegangan kuliah yang sesuai dengan silabus pada mata kuliah pemahaman tingkah laku.

Sebagaimana pula banyak dikatakan oleh para pakar bahwa sistem hukum merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum berkembang dan seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Sementara itu menurut Barda Nawawi Arief bahwa Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya antara lain merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Buku jilid dua ini membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman, yang membahas mengenai kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat di tingkat banding dan kasasi, serta bagian terakhir dibahas upaya hukum luar biasa.

"Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisisan dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan."

Pembangunan Nasional dilaksanakan di segala bidang, termasuk di bidang hukum nasional. Pembangunan di bidang hukum di laksanakan dalam bentuk usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Buku Ini