Dashboard UPT Perpustakaan

Hukum dagang adalah rangkaian norma yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis untuk mencari keuntungan. Di Indonesia, dasar utamanya masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel. Berikut adalah poin-poin utama yang perlu kamu ketahui: Asas Spesialis: Hukum dagang merupakan spesialisasi dari hukum perdata. Berlaku prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, artinya jika ada aturan khusus di KUHD, maka aturan umum di KUHPerdata tidak berlaku. Ruang Lingkup: Mencakup bentuk badan usaha (PT, CV, Firma), surat berharga (cek, bilyet giro), hukum asuransi, pengangkutan barang, hingga kepailitan. Modernisasi di 2026: Saat ini, praktik hukum dagang banyak bersinggungan dengan Hukum Digital dan E-commerce yang diatur dalam UU ITE dan peraturan turunannya untuk menjamin keamanan transaksi elektronik

Hukum dagang adalah rangkaian norma yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis untuk mencari keuntungan. Di Indonesia, dasar utamanya masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel. Berikut adalah poin-poin utama yang perlu kamu ketahui: Asas Spesialis: Hukum dagang merupakan spesialisasi dari hukum perdata. Berlaku prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, artinya jika ada aturan khusus di KUHD, maka aturan umum di KUHPerdata tidak berlaku. Ruang Lingkup: Mencakup bentuk badan usaha (PT, CV, Firma), surat berharga (cek, bilyet giro), hukum asuransi, pengangkutan barang, hingga kepailitan. Modernisasi di 2026: Saat ini, praktik hukum dagang banyak bersinggungan dengan Hukum Digital dan E-commerce yang diatur dalam UU ITE dan peraturan turunannya untuk menjamin keamanan transaksi elektronik

Materi yang dibahas dalam buku ini : Bab 1 Hukum ekonomi Bab 2 Subjek dan objek hukum Bab 3 Hukum perikatan Bab 4 Hukum dagang Bab 5 Surat-surat berharga Bab 6 Hukum asuransi Bab 7 Hak kekayaan intelektual Bab 8 Pasar modal Bab 9 Perlindungan konsumen Bab 10 Anti monopoli dan persaingan tidak sehat Bab 11 Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Bab 12 Penyelesaian sengketa

Tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, melindungi hak asasi manusia, dan mengawasi kekuasaan legislatif serta eksekutif melalui kontrol yudikatif. Hal ini sejalan dengan upaya pembatasan kekuasaan dan penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang diakui dalam konstitusi.

Buku ini membahas tentang penelitian hukum, hukum dan penelitian hukum, tahap-tahap penelitian hukum, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris.

Buku ini membahas tentang penelitian hukum, hukum dan penelitian hukum, tahap-tahap penelitian hukum, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris.

Buku teks berjudul "Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III)" yang disunting oleh A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Pustaka Sinar Harapan, 1990) merupakan bagian lanjutan dari seri buku sosiologi hukum yang digunakan di perguruan tinggi Indonesia.

Buku teks berjudul "Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III)" yang disunting oleh A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Pustaka Sinar Harapan, 1990) merupakan bagian lanjutan dari seri buku sosiologi hukum yang digunakan di perguruan tinggi Indonesia.

Buku teks berjudul "Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III)" yang disunting oleh A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Pustaka Sinar Harapan, 1990) merupakan bagian lanjutan dari seri buku sosiologi hukum yang digunakan di perguruan tinggi Indonesia.

Hukum dapat dipelajari sebagai suatu institusi otonom yang independen ,dengan nilai nilainya ,prinsip prinsipnya ,dokrin dokrin pendidikan profesionalnya dan modus opereandinya.

Hukum dapat dipelajari sebagai suatu institusi otonom yang independen ,dengan nilai nilainya ,prinsip prinsipnya ,dokrin dokrin pendidikan profesionalnya dan modus opereandinya.

Hukum dapat dipelajari sebagai suatu institusi otonom yang independen ,dengan nilai nilainya ,prinsip prinsipnya ,dokrin dokrin pendidikan profesionalnya dan modus opereandinya.

Hukum dapat dipelajari sebagai suatu institusi otonom yang independen ,dengan nilai nilainya ,prinsip prinsipnya ,dokrin dokrin pendidikan profesionalnya dan modus opereandinya.

Buku teks berjudul "Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II)" yang disusun oleh A.A.G. Peters dan diterjemahkan oleh Koesriani Siswosoebroto (atau Soetandyo Wignyosoebroto sebagai kontributor dalam beberapa edisi) adalah salah satu referensi klasik dalam studi sosiologi hukum di Indonesia.

Buku teks berjudul "Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II)" yang disusun oleh A.A.G. Peters dan diterjemahkan oleh Koesriani Siswosoebroto (atau Soetandyo Wignyosoebroto sebagai kontributor dalam beberapa edisi) adalah salah satu referensi klasik dalam studi sosiologi hukum di Indonesia.