Dashboard UPT Perpustakaan

Buku ini secara pokok membahas dimensi – dimensi yang sangat menonjol dalam Ilmu Administrasi Negara pada tarafnya yang sekarang ini. Gejolak untuk mengembbangkan konsep baru ilmu administrasi negara tampaknya sudah mulai dirasakan pada akhir dasa warsa yang lalu. Buku ini juga menjelaskan dimensi-dimensi-dimensi prima administrasi negara secara jelas dan tuntas (public policy, perilaku organisasi dan pembbinaan organisasi). Ketiga dimensi tersebut merupakan pendekatan yang tidak lagi bertumpu pada pendekatan Max Weber dengan titik beratnya adalah memandang manusia sebagai mesin. Melalui dimensi –dimensi yang baru ini mengajak administrasi negara untuk lebih menempatkan manusia dalam organisasi secara utuh.

Buku ini berisi kumpulan hasil-hasil penelitian Balitbang SDM Kominfo (2010-2012) ini diharapkan akan lebih mempermudah bagi Instansi/Lembaga pemerintah, peneliti, kalangan pelajar dan mahasiswa, maupun masyarakat secara umum untuk mengaksesinformasi penting berupa hasil-hasil penelitian.

Buku ini berisi kumpulan hasil-hasil penelitian Balitbang SDM Kominfo (2010-2012) ini diharapkan akan lebih mempermudah bagi Instansi/Lembaga pemerintah, peneliti, kalangan pelajar dan mahasiswa, maupun masyarakat secara umum untuk mengaksesinformasi penting berupa hasil-hasil penelitian.

Buku ini berisi kumpulan hasil-hasil penelitian Balitbang SDM Kominfo (2010-2012) ini diharapkan akan lebih mempermudah bagi Instansi/Lembaga pemerintah, peneliti, kalangan pelajar dan mahasiswa, maupun masyarakat secara umum untuk mengaksesinformasi penting berupa hasil-hasil penelitian.

Buku ini berisi kumpulan hasil-hasil penelitian Balitbang SDM Kominfo (2010-2012) ini diharapkan akan lebih mempermudah bagi Instansi/Lembaga pemerintah, peneliti, kalangan pelajar dan mahasiswa, maupun masyarakat secara umum untuk mengaksesinformasi penting berupa hasil-hasil penelitian.

Buku ini berisi kumpulan hasil-hasil penelitian Balitbang SDM Kominfo (2010-2012) ini diharapkan akan lebih mempermudah bagi Instansi/Lembaga pemerintah, peneliti, kalangan pelajar dan mahasiswa, maupun masyarakat secara umum untuk mengaksesinformasi penting berupa hasil-hasil penelitian.

Selain sebagai quotient yang dikenal, seperti IQ, EQ dan sebagainya, bagi para profesional seperti dokter atau pengacara sangat diperlukan memiliki EQ dan moral quotient yang tinggi.

Selain sebagai quotient yang dikenal, seperti IQ, EQ dan sebagainya, bagi para profesional seperti dokter atau pengacara sangat diperlukan memiliki EQ dan moral quotient yang tinggi.

Selain sebagai quotient yang dikenal, seperti IQ, EQ dan sebagainya, bagi para profesional seperti dokter atau pengacara sangat diperlukan memiliki EQ dan moral quotient yang tinggi.

Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan di bidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde Lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya Republik ini, seperti konstitusi negara yang masih berubah-ubah dan jatuh bangunnya kabinet di era Kabinet Parlementer. Masuk pada era Orde Baru, perkembangan ketatanegaraan relatif stagnan. Hal ini sebagai akibat dari karakter kekuasaan rezim Orde Baru yang "membungkam" perkembangan demokrasi. Ketika "keran" demokrasi di Indonesia terbuka lebar, yang ditandai oleh berakhirnya kekuasaan Orde Baru, ternyata telah membawa dampak luas terhadap praktik kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sehingga keadaan ini juga sangat mempengaruhi terhadap konsep-konsep atau gagasan baru dalam membangun format ketatanegaran Indonesia yang ideal.

Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan di bidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde Lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya Republik ini, seperti konstitusi negara yang masih berubah-ubah dan jatuh bangunnya kabinet di era Kabinet Parlementer. Masuk pada era Orde Baru, perkembangan ketatanegaraan relatif stagnan. Hal ini sebagai akibat dari karakter kekuasaan rezim Orde Baru yang "membungkam" perkembangan demokrasi. Ketika "keran" demokrasi di Indonesia terbuka lebar, yang ditandai oleh berakhirnya kekuasaan Orde Baru, ternyata telah membawa dampak luas terhadap praktik kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sehingga keadaan ini juga sangat mempengaruhi terhadap konsep-konsep atau gagasan baru dalam membangun format ketatanegaran Indonesia yang ideal.

Hukum Tata Negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan di bidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde Lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya Republik ini, seperti konstitusi negara yang masih berubah-ubah dan jatuh bangunnya kabinet di era Kabinet Parlementer. Masuk pada era Orde Baru, perkembangan ketatanegaraan relatif stagnan. Hal ini sebagai akibat dari karakter kekuasaan rezim Orde Baru yang "membungkam" perkembangan demokrasi. Ketika "keran" demokrasi di Indonesia terbuka lebar, yang ditandai oleh berakhirnya kekuasaan Orde Baru, ternyata telah membawa dampak luas terhadap praktik kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sehingga keadaan ini juga sangat mempengaruhi terhadap konsep-konsep atau gagasan baru dalam membangun format ketatanegaran Indonesia yang ideal.

Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan sosial yang efektif dapat memperbaiki indikator ekonomi daerah dan sebaliknya

Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan sosial yang efektif dapat memperbaiki indikator ekonomi daerah dan sebaliknya

Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan sosial yang efektif dapat memperbaiki indikator ekonomi daerah dan sebaliknya