Dashboard UPT Perpustakaan

Diksi adalah pilihan kata yang tepat, sementara gaya bahasa adalah cara penulis menyusun kata-kata tersebut untuk mencapai efek tertentu dalam tulisan. Diksi menentukan gaya bahasa, karena pemilihan kata yang tepat akan menciptakan gaya bahasa yang efektif.

Diksi adalah pilihan kata yang tepat, sementara gaya bahasa adalah cara penulis menyusun kata-kata tersebut untuk mencapai efek tertentu dalam tulisan. Diksi menentukan gaya bahasa, karena pemilihan kata yang tepat akan menciptakan gaya bahasa yang efektif.

Diksi adalah pilihan kata yang tepat, sementara gaya bahasa adalah cara penulis menyusun kata-kata tersebut untuk mencapai efek tertentu dalam tulisan. Diksi menentukan gaya bahasa, karena pemilihan kata yang tepat akan menciptakan gaya bahasa yang efektif.

Diksi adalah pilihan kata yang tepat, sementara gaya bahasa adalah cara penulis menyusun kata-kata tersebut untuk mencapai efek tertentu dalam tulisan. Diksi menentukan gaya bahasa, karena pemilihan kata yang tepat akan menciptakan gaya bahasa yang efektif.

Diksi adalah pilihan kata yang tepat, sementara gaya bahasa adalah cara penulis menyusun kata-kata tersebut untuk mencapai efek tertentu dalam tulisan. Diksi menentukan gaya bahasa, karena pemilihan kata yang tepat akan menciptakan gaya bahasa yang efektif.

'Dilema Pestisida: Tragedi Revolusi Hijau" adalah sebuah buku yang ditulis oleh Isvasta Ekha, membahas tentang penggunaan pestisida dalam konteks Revolusi Hijau. Buku ini menyoroti dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan dengan dampak negatif pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Buku Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik karya Muhlis Madani membahas secara mendalam dinamika interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya APBD. Madani mengungkapkan bahwa proses perumusan kebijakan dipengaruhi oleh pola interaksi yang kompleks, di mana pada tahap pembahasan anggaran, DPRD cenderung lebih dominan, sementara pada tahap perumusan KUA dan PPA, pemerintah daerah memiliki legitimasi lebih kuat. Interaksi kompromistik sering terjadi pada pembahasan akhir anggaran di tingkat SKPD. Buku ini menekankan pentingnya memahami perilaku dan pola interaksi aktor-aktor tersebut untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis, serta memberikan wawasan bagi para pelaku kebijakan dan akademisi dalam memahami dinamika politik lokal yang memengaruhi kebijakan publik.

Buku Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik karya Muhlis Madani membahas secara mendalam dinamika interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya APBD. Madani mengungkapkan bahwa proses perumusan kebijakan dipengaruhi oleh pola interaksi yang kompleks, di mana pada tahap pembahasan anggaran, DPRD cenderung lebih dominan, sementara pada tahap perumusan KUA dan PPA, pemerintah daerah memiliki legitimasi lebih kuat. Interaksi kompromistik sering terjadi pada pembahasan akhir anggaran di tingkat SKPD. Buku ini menekankan pentingnya memahami perilaku dan pola interaksi aktor-aktor tersebut untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis, serta memberikan wawasan bagi para pelaku kebijakan dan akademisi dalam memahami dinamika politik lokal yang memengaruhi kebijakan publik.

Buku Dimensi Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan mengkaji aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Buku ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Buku Dimensi Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan mengkaji aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Buku ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Buku Dimensi Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan mengkaji aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Buku ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Buku Dimensi Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan mengkaji aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Buku ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Buku Dimensi Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan mengkaji aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Buku ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Rencana aksi Hak-hak asasi manusia Indonesia(1998-2003)turut menegaskan betapa penting dan strategisnya posisi pendidikan dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang dipublikasikan bagi masyarakat umum, dalam rangka Rencana Aksi Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Tujuan umumnya, demi meningkatkan kesadaran, pengakuan, penghargaan, perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hasil dari analisis isi (content analysis), distudibanding dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UUD dan Tap MPR serta konvensi Internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Dikritisi sejauhmana dimensi-dimensi hak asasi manusia terakomodasi di dalam kurikulum pendidikan formal di Indonesia. Kesimpulan yang diambil, antara lain yakni tujuan pendidikan hak asasi manusia gagal dicapai selama masa rezim orde baru yang otoriter dan sentralisik. Disebabkan karena kurikulum tentang HAM tidak merujuk dokumen-dokumen bertaraf internasional yang relevan-- HAM sebagai ranah afektif diperlakukan sebagai ranah kognitif- kegagalan ikut disumbang oleh kenyataan hidup yang dialami, disaksikan dan didengar para peserta didik di dalam masyarakat.

Rencana aksi Hak-hak asasi manusia Indonesia(1998-2003)turut menegaskan betapa penting dan strategisnya posisi pendidikan dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang dipublikasikan bagi masyarakat umum, dalam rangka Rencana Aksi Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Tujuan umumnya, demi meningkatkan kesadaran, pengakuan, penghargaan, perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hasil dari analisis isi (content analysis), distudibanding dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UUD dan Tap MPR serta konvensi Internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Dikritisi sejauhmana dimensi-dimensi hak asasi manusia terakomodasi di dalam kurikulum pendidikan formal di Indonesia. Kesimpulan yang diambil, antara lain yakni tujuan pendidikan hak asasi manusia gagal dicapai selama masa rezim orde baru yang otoriter dan sentralisik. Disebabkan karena kurikulum tentang HAM tidak merujuk dokumen-dokumen bertaraf internasional yang relevan-- HAM sebagai ranah afektif diperlakukan sebagai ranah kognitif- kegagalan ikut disumbang oleh kenyataan hidup yang dialami, disaksikan dan didengar para peserta didik di dalam masyarakat.