Dashboard UPT Perpustakaan

-

-

-

-

-

-

-

Buku ini merupakan laporan mengenai masalah- masalah seperti rencana pembuatan bendungan, pemukiman kembali dan akibat- akibat sosial penggunaan tanah, bacak air dan salinisasi, pengendalian banjir, gempa bumi, penyakit yang disebabkan oleh air, perawatan dan pengolahan. Juga membicarakan metode irigasi tradisional khususnya di Mesopatamia, Sri Lanka, Iran dan antara Sonyo dan Wachagga Tanzania serta kaitannya dengan penentuan kebijakan irigasi yang layak untuk zaman kita.

Buku ini merupakan laporan mengenai masalah- masalah seperti rencana pembuatan bendungan, pemukiman kembali dan akibat- akibat sosial penggunaan tanah, bacak air dan salinisasi, pengendalian banjir, gempa bumi, penyakit yang disebabkan oleh air, perawatan dan pengolahan. Juga membicarakan metode irigasi tradisional khususnya di Mesopatamia, Sri Lanka, Iran dan antara Sonyo dan Wachagga Tanzania serta kaitannya dengan penentuan kebijakan irigasi yang layak untuk zaman kita.

Buku ini merupakan laporan mengenai masalah- masalah seperti rencana pembuatan bendungan, pemukiman kembali dan akibat- akibat sosial penggunaan tanah, bacak air dan salinisasi, pengendalian banjir, gempa bumi, penyakit yang disebabkan oleh air, perawatan dan pengolahan. Juga membicarakan metode irigasi tradisional khususnya di Mesopatamia, Sri Lanka, Iran dan antara Sonyo dan Wachagga Tanzania serta kaitannya dengan penentuan kebijakan irigasi yang layak untuk zaman kita.

Buku ini merupakan laporan mengenai masalah- masalah seperti rencana pembuatan bendungan, pemukiman kembali dan akibat- akibat sosial penggunaan tanah, bacak air dan salinisasi, pengendalian banjir, gempa bumi, penyakit yang disebabkan oleh air, perawatan dan pengolahan. Juga membicarakan metode irigasi tradisional khususnya di Mesopatamia, Sri Lanka, Iran dan antara Sonyo dan Wachagga Tanzania serta kaitannya dengan penentuan kebijakan irigasi yang layak untuk zaman kita.

Buku ini merupakan laporan mengenai masalah- masalah seperti rencana pembuatan bendungan, pemukiman kembali dan akibat- akibat sosial penggunaan tanah, bacak air dan salinisasi, pengendalian banjir, gempa bumi, penyakit yang disebabkan oleh air, perawatan dan pengolahan. Juga membicarakan metode irigasi tradisional khususnya di Mesopatamia, Sri Lanka, Iran dan antara Sonyo dan Wachagga Tanzania serta kaitannya dengan penentuan kebijakan irigasi yang layak untuk zaman kita.

Tidak terasa sudah hampir dua tahun kita menapaki pemberlakuan kebijakan pemerimah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 januari 2001. Komitmen tersebut dilandasi oleh diterbitkan- nya 2 (dua) Undang-undang di bidang Otonomi Daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang sebenarnya telah cukup lama menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan ranggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Tidak terasa sudah hampir dua tahun kita menapaki pemberlakuan kebijakan pemerimah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 januari 2001. Komitmen tersebut dilandasi oleh diterbitkan- nya 2 (dua) Undang-undang di bidang Otonomi Daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang sebenarnya telah cukup lama menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan ranggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Tidak terasa sudah hampir dua tahun kita menapaki pemberlakuan kebijakan pemerimah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 januari 2001. Komitmen tersebut dilandasi oleh diterbitkan- nya 2 (dua) Undang-undang di bidang Otonomi Daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang sebenarnya telah cukup lama menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan ranggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.