Dashboard UPT Perpustakaan

Buku Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara karya Encup Supriatma adalah kajian yang mengeksplorasi bagaimana politik dan sistem birokrasi berkembang di berbagai negara, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.

Buku Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara karya Encup Supriatma adalah kajian yang mengeksplorasi bagaimana politik dan sistem birokrasi berkembang di berbagai negara, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.

Buku Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara karya Encup Supriatma adalah kajian yang mengeksplorasi bagaimana politik dan sistem birokrasi berkembang di berbagai negara, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.

Buku Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi di Beberapa Negara karya Encup Supriatma adalah kajian yang mengeksplorasi bagaimana politik dan sistem birokrasi berkembang di berbagai negara, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.

Buku ini sangat relevan bagi aktivis HAM, pembuat kebijakan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan keberanian para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Buku ini sangat relevan bagi aktivis HAM, pembuat kebijakan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan keberanian para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Buku ini sangat relevan bagi aktivis HAM, pembuat kebijakan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan keberanian para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Buku ini sangat relevan bagi aktivis HAM, pembuat kebijakan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan isu perlindungan hak asasi manusia dan keberanian para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Sejak awal tahun 1984 pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampumemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.

Buku ini menjelaskan secara lengkap tentang konsep, teori dan aplikasi pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan mekanisme kredit pajak penghasilan. pada bab selanjutnya dijelaskan berurutan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 disertai dengan contoh kasus yang memudahkan pembaca memahami setiap bab/bagian dalam buku ini. Pada bagian selanjutnya penulis menjelaskan mengenai konsep, teori mengenai akuntansi perpajakan, melakukan rekonsiliasi fiskal sampai dengan pengungkapan pajak tangguhan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai pajak penghasilan, sehingga diharapkan setelah membaca buku ini keluhan bahwa pajak penghasilan sampai dengan rekonsiliasi laporan keuangan sulit dipahami dapat diminimalisasi. Dengan materi yang engkap namun padat, buku ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswa saja, tetapi juga dapat digunakan oleh para praktisi, baik sebagai Konsultan Pajak, Kantor Akuntan Publik, maupun pemimpin unit/divisi/bagian perpajakan dari suatu perusahaan yang memerlukan pengetahuan dasar perpajakan.