Dashboard UPT Perpustakaan

Pemerintah suatu negara apapun ben­tuknya, pasti menaruh perhatian dan karenanya berkewajiban menetapkan kebijakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik sejak tahun 1989 telah menetapkan kebijakan baru dalam mengelola bidang pendidikan bagi bangsanya. Untuk itu telah ditetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusul dengan empat buah Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada giliran berikutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aparatur pemerintah, yang ber­tanggung jawab pada pelaksanaannya secara operasional, telah menetapkan pula berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan dunia internasional yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Dalam usaha mengatasi permasalahan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan suatu pendekatan pembangunan global dan memiliki tujuan yang menitikberatkan pada hak ekonomi sosial dan budaya untuk menghapuskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang bermartabat.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai hal, mulai dari peraturan transportasi hingga program kesejahteraan sosial. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buku Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Drajat Kartawidjaja memberikan analisis mendalam tentang kebijakan K3 dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Buku ini mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan, memberikan contoh konkret melalui studi kasus, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan K3. Dengan memberikan wawasan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan K3, buku ini menjadi sumber penting bagi pembuat kebijakan, manajer, dan praktisi yang terlibat dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Konsep administrasi negara, akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari para ahli terutama dalam penggunaan istilah administrasi negara atau administrasi publik. Munculnya penggunaan kedua istilah tersebut disebabkan adanya pergeseran titik tekan dari Administration of Public ke Adminsitration by Public dimana dalam Administration of Public negara menjadi agen tunggal dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepeme-rintahan atau fungsi-fungsi kenegaraan. Sementara Administration by Public negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver set. Dalam waktu yang singkat, administrasi negara sebagai sebagai suatu bidang kajian telah menunjukan warnanya sendiri. Beberapa departemen fakultas dan akademi baru administrasi dan public affairs bermunculan. Hal ini membuktikan adanya suatu sikap yang jelas dari paradigma ini. Antara tahun 1973-1978 telah dibentuk kurang lebih 21 persen fakultas profesional administrasi negara dan public affairs dan sekitar 53 persen departemen administrasi negara dan public affairs. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (public service). Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan nuhlil tidak akan terselenggara dengan baik pula.

Kebijakan sosial adalah tindakan pemerintah atau organisasi yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ini meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, dan lapangan kerja.

Buku inio dimaksudkan untuk menggambarkan perkembangan dalam bidang studi kebijaksanaan dan administrasi pembangunan serta beberapa penerapannya.sebagai salah satu bidang studi,keduanya telah mengalami perkembangan yang cukup jauh dan seolah terpisah ,berawal dari pemikiran mengenai politik dan administrasi negara ,

Telaah buku ini terpusat pada suatu hal; hindu.

Buku ini membahas berbagai kebijaksanaan negara pada khususnya dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya antara lain kebijaksanaan makro ekonomi dan proses penyesuaian di dalam negeri terhadap perubahan eksternal

Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia merujuk pada prinsip, arah, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Buku ini menyajikan pokok bahasan filosofi dan konsep dasar memahami teori ataupun formulasi kebijakan pendidikan dan ruang lingkupnya, memahami perkembangan paradigma kebijakan

Buku ini mengulas secara komprehensif kebutuhan dasar oksigenasi—salah satu kebutuhan dasar manusia paling vital—dengan pembahasan yang terbagi dalam tiga bab utama: konsep oksigenasi (termasuk anatomi-fisiologi sistem pernapasan, faktor yang memengaruhinya, serta gangguan seperti hipoksia), proses keperawatan (meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi sesuai SDKI/SIKI), serta praktik keperawatan (berbagai teknik seperti latihan napas dalam, batuk efektif, pernapasan pursed‑lips dan diafragma, fisioterapi dada, pemberian oksigen, pengambilan sputum, penghisapan lendir, dan pemberian nebulizer). Disertai ilustrasi gambar dan panduan praktis, buku ini menjadi panduan penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan oksigenasi yang efektif dan sistematis .

Sesuai judulnya, buku ini berisi tentang penerapan teori secara praktis mengenai surat-surat yang diperlukan sejak awal pemeriksaan pendahuluan sampai ked an terakhir proses surat yang dibutuhkan sesuai dan menurut serta berdasarkan tingkat pemeriksaan sebagai kelanjutan dari proses beracara dalam perkara pidana, pada bagian-bagian akhir disajikan contoh kasasi. Daftar Isi: Kata pengantar I Kata pengantar II Kata pengantar III Kata pengantar IV Kata sambutan Dekan Fakultas Hukum UNINUS Daftar isi Bab I Pendahuluan Bab II Kebutuhan surat pada tingkat pemeriksaan pendahuluan Surat permohonan bertemu dengan tahanan Surat permohonan penangguhan penahanan Surat permohonan agar tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan Surat permohonan untuk meminjam barang bukti (pinjam pakai) Bab III Kebutuhan surat pada tingkat pemeriksaan ke/di pengadilan Surat permohonan izin membaca berkas perkara Eksepsi terhadap surat dakwaan Surat pembelaan (PLEIDOOI) Memorie banding Memorie kasasi Bab IV Penutup LAMPIRAN TATA RUANG SIDANG BERDASARKAN PASAL 230 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku ini sengaja disusun untuk mencakup beberapa bidang kecerdasan buatan yang biasanya dibahas d lingkup perkuliahan.

Kecerdasan Buatan merupakan mata kuliah yang mendukung untuk membuat aplikasi yang dapat menecahkan masalah dengan penegtahuan yang dimasukkan dalam komputer sehingga komputer menjadi cerdas. Beberapa kontribusi dari mata kuliah Kecerdasan Buatan selain dapat memberikan pengetahuan untuk mampu menangkap pengetahuan dari kepakaran seseorang.