Dashboard UPT Perpustakaan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau membatalkannya sesuai permohonan.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law adalah judul buku klasik karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, mencakup objek kajian (pemerintahan), landasan negara hukum dan demokrasi, serta instrumen pemerintahan seperti beschikking (keputusan), rencana, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata, untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi HAN di Indonesia.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (PHA) adalah buku klasik karya Philipus M. Hadjon, yang membahas dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, termasuk objek kajiannya (pemerintahan), instrumen seperti keputusan tata usaha negara (beschikking), serta prinsip negara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana kekuasaan pemerintahan diatur, instrumen-instrumennya (seperti peraturan, perjanjian, tindakan nyata), dan sanksi-sanksi yang ada, serta menekankan peran masyarakat dalam pemerintahan.